2 Kategori Penjual Shopee yang Bakal Kena Pajak 0,5% Mulai Agustus 2026

Suara.com - Kabar penting bagi para pelaku usaha online atau seller di platform Shopee.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunjuk Shopee sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di marketplace tersebut.

Aturan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Nantinya, PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen akan dikenakan pada setiap transaksi, yang dihitung dari harga yang tercantum dalam tagihan serta nilai perolehan bagi penjual.

Namun jangan khawatir dulu, tidak semua penjual akan dikenakan potongan pajak ini.

Ada kriteria dan kategori produk tertentu yang masuk dalam daftar pengecualian.

Daftar Penjual yang Kena Pajak 0,5 Persen

Berdasarkan ketentuan terbaru, berikut adalah kelompok penjual yang akan dipungut PPh Pasal 22:

1. Penjual dengan Omzet di Atas Rp500 Juta per Tahun

Jika total penjualan Anda dalam satu tahun pajak berjalan melampaui angka Rp500 juta, maka Anda wajib membayar PPh 0,5 persen per transaksi.

2. Penjual Badan Usaha (PT/CV)

Berbeda dengan orang pribadi, penjual yang terdaftar atas nama badan usaha akan tetap dikenakan PPh Pasal 22 tanpa melihat besaran omzetnya.

Artinya, berapapun omzetnya, potongan 0,5 persen tetap berlaku.

Siapa yang Bebas dari Pungutan Pajak?

Pemerintah memberikan keringanan bagi beberapa kategori penjual agar tidak
terbebani aturan ini, di antaranya:

1. Penjual Orang Pribadi dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta: Penjual yang menggunakan identitas pribadi (KTP/NIK) dan memiliki omzet tahunan maksimal Rp500 juta tidak akan dipungut pajak, asalkan melengkapi surat pernyataan sesuai format yang ditentukan.
2. Pemilik Surat Keterangan Bebas (SKB): Penjual yang memiliki SKB pemungutan PPh Pasal 22 atau dokumen pengecualian lainnya bisa terbebas dari pungutan ini dengan mengunggah dokumen tersebut di halaman yang tersedia di Shopee.

Kategori Produk yang Dikecualikan