8 Tahun Bui, Vonis Eks Dirut Pertamina Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
8 Tahun Bui, Vonis Eks Dirut Pertamina Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Sidang putusan perkara eks Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan. (Suara.com/Welly Hidayat).

Karen juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp 284 miliar.

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis eks Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan penjara 8 tahun terkait kasus korupsi investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia.

"Menyatakan, terdakwa Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," kata Hakim Ketua, Emilia Djaja Subagia dalam membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Karen lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni penjara selama 15 tahun dengan denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan.

Karen juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp 284 miliar.

Hakim Ketua Emilia pun menilai terdakwa Karen telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang sangat menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi.

Karen terbukti pada tahun 2009 PT Pertamina (Persero) telah melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) yakni pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP). Dimana aset tersebut sebelumnya milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan "Agreement for Sale and Purchase-BMG Project" tanggal 27 Mei 2009.

Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses usulan Investasi. Pengusulan itu diduga tidak sesuai Pedoman Investasi yakni pengambilan keputusan investasi tanpa adanya kajian Kelayakan berupa kajian secara lengkap (akhir) atau "Final Due Dilligence". Bahkan, diketahui tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Karen melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS