Orasi Budaya Garin Nugroho: 5 Paradoks Revolusi Industri Digital

RR Ukirsari Manggalani | Ummi Hadyah Saleh
Orasi Budaya Garin Nugroho: 5 Paradoks Revolusi Industri Digital
Garin Nugroho membacakan orasi budaya dalam ulang tahun AJI ke-25 [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh].

Inilah orasi budaya dari Garin Nugroho pada HUT AJI ke-25, mulai "Negara Melodrama" sampai keindahan ombak pembawa tsunami.

"Sebutlah pada aspek daya hidup budaya popular era 1990-1998, ketika lahir televisi swasta, internet dan globalisme lewat satelit, menjadikan informasi global tidak bisa dikontrol untuk masuk Indonesia. Krisis dan kematian beragam budaya popular terjadi, sebutlah kematian komik–komik seperti "Si Buta dari Gua Hantu", dan sejenisnya oleh masuknya komik Jepang. Demikian juga novel lokal hingga film. Persoalannya, Indonesia membutuhkan waktu untuk mambangkitkan kembali layaknya dari nol mata rantai produsen dan konsumen yang telah rusak," kata Garin Nugroho.

Lebih lanjut, kenyataannya, bahwa revolusi Industri berbasis teknologi selalu berkait erat dengan korporasi ekonomi serta demokrasi.

Ilustrasi demokrasi. (Shutterstock)
Ilustrasi demokrasi. (Shutterstock)

"Kenyataan ini melahirkan pertanyaan: Apakah proses demokrasi yang terjadi adalah untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat? Atau oleh elit kekuasaan, untuk kekuasaan dan dari kekusaan? Atau dari korporasi, untuk dan oleh kepentingan korporasi?," ucapnya.

Garin Nugroho menuturkan, sejarah Indonesia senantiasa mencatat, di setiap momentum perubahan zaman, impian demokratisasi untuk dan dari rakyat, selalu tertekan dan kalah oleh kekuasaan militer dan politik atau juga oleh kekuasaan korporasi, ataupun penggabungan ketiga kekuatan itu.

Terkait hal ini, catatan penting adalah aspek kebanalan media televisi pasca 1998, di tengah euforia demokrasi pasca lengsernya Presiden Soeharto. Kata dia, era televisi menjadi primadona, melahirkan era masyarakat televisi serta era masyarakat hiburan.

Garin menyebut pada periode pasca 1998, dirinya menjabat sebagai ketua televisi publik Indonesia dan ditunjuk USAID menjadi Koordinator NGO media untuk demokrasi Indonesia.

Lingkup kerjanya kata Garin adalah mengkoordinasi pemilu damai, lewat civic education hingga mendorong lahirnya institusi demokrasi berkait media demokrasi, sebutlah penghitungan cepat langsung pada pemilu, berdirinya KPI, hingga mendorong terbentuknya platform demokrasi media, yakni bangunan televisi publik, swasta dan komunitas.

Namun realitas berbangsa menunjukkan hal lain, periode pasca 1998 kata Garin televisi swasta menjadi primadona, sementara televisi publik dan komunitas yang berperan menumbuhkan nilai-nilai publik kehilangan peran.

"Televisi seakan menjadi medium satu-satunya cermin demokrasi. Muncul adegan salah kaprah, bahwa sekiranya tampilan televisi tidak seru, maka demokrasi juga tidak seru. Hal ini menunjukkan, bahwa setiap kali muncul teknologi informasi dan komunikasi baru berbasis kemampuan mengelola massa, maka menjadi euforia ketergantungan tunggal yang banal," kata Garin.

Kemudian, penetrasi korporasi lewat sponsor di televisi perlahan mematikan etika publik dan etika profesi sebagai dasar masyarakt sipil yang kritis dan produktif.

Ia mencontohhkan adanya pembiaran cara-cara bersponsor yang melanggar etika beriklan, dari jumlah hingga peletakkan maupun penyajian. Kemudian cara peliputan yang melanggar hak pribadi dan hilangnya etika politik dalam debat Presiden.

"Di negara beradab, debat Presiden dilakukan di televisi publik tanpa sponsor. Akibat lebih jauh, warga bangsa sering kehilangan panduan komunikasi berbangsa di berbagai situasi krisis dan bencana, karena hilangnya peran komunikasi publik terganti lomba kompetisi pameran perhatian atas berbagai peristiwa oleh televisi swasta," tutur Garin.

Lanjut Garin Nugroho, era televisi yang banal dengan etika rendah menjadikan warga bukan warga negara tetapi warga penonton sekaligus warga penggemar dan warga konsumen. Selain itu, melahirkan juga panggung politik di televisi sebagai tontonan.

"Akibatnya, pemimpin diimpikan layaknya diva hiburan oleh penggemarnya. Lebih jauh lagi, kepemimpinan politik tidak lagi bisa dinilai atas nilai keutamaan kepemimpinan berbangsa, namun dinilai dalam rumusan Diva, yakni satu unsur popular yang dicintai dengan posesif, mengabaikan persyaratan keutamaan yang lain," tutur Garin Nugroho.

Kultur Diva kata Garin juga menjadikan hilangnya kultur dialog dan mendiskripsikan kelemahan dan kekuatan tokoh politik.

Pada sisi lain, kultur rating dalam era televisi banal, melahirkan pengumpulan massa yang semakin pragmatis tanpa disertai kuatnya ekosistem etika profesi dan media.

"Artinya sistem ilmu pengetahuan membaca massa, bertumbuh dalam kerja demokrasi banal. Pada gilirannya, televisi menjadi cermin kabanalan demokratisasi negeri ini. Catatan di atas sesungguhnya menjadi dasar pertumbuhan revolusi industri 4.0," kata dia.

Narasi Maya, Politikus Medsos

Garin Nugroho mengatakan periode setahun ini, banyak kajian dan tulisan perihal revolusi industri 4.0.

Revolusi industri itu mengisyaratkan akan membawa perubahan cara hidup dan menghidupi beragam aspek kehidupan dengan beragam paradoksnya.

Tercatat kata dia, begitu banyak perspektif kehilangan, sebutlah semakin hilangnya alamat rumah diganti dengan alamat email, mundurnya peran merk diganti influencer, menurunnya ritel berganti dengan belanja online.

Selanjutnya Garin Nugroho mengatakan dalam jurnalisme, menjamurnya jurnalisme warga di media sosial.

"Demikian juga dalam jurnalisme, jurnalisme warga lewat medsos menjamur, mendorong relasi tersendiri antara jurnalis profesional dengan warga," ucapnya.

Ia mengatakan, di sisi lain, terjadi lompatan lompatan baru yang luar biasa.

Bahkan kata milenial menjadi jargon politik yang seakan membawa bangsa menjadi negara besar dunia berbasis berbagai kenyataan yang lebih pada kuantitas, sebutlah jumlah pengguna internet lebih dari 140 juta hingga bertumbuhnya usia milenial (18-38) mencapai 35 persen, bahkan tahun 2020 mencapai porsi 70 persen tenaga kerja Indonesia.

Namun yang patut mendapat catatan tersendiri, era milenial mendapatkan medium terbesar politik, yakni di pemilu langsung dan serentak 2019. Sebuah pemilu di tengah politik identitas, post truth dan semua serba hybrid.

Laman berikutnya, adalah tentang "Negara Melodrama" yang ditulis Garin Nugroho menjelang Pemilu 2019.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS