alexametrics
Liputan Khas

KHAS adalah sajian beragam artikel dengan topik-topik menarik hasil liputan khusus/khas dari tim redaksi Suara.com.

Telepon Sebelum PAN Gabung Koalisi Jokowi, PKS - Demokrat Kini Jadi Oposisi Terserak

Reza Gunadha | Bagaskara Isdiansyah
Telepon Sebelum PAN Gabung Koalisi Jokowi, PKS - Demokrat Kini Jadi Oposisi Terserak
Ilustrasi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan [Suara.com/Ema Rohimah]

Seorang Sumber mengatakan kepada Suara.com, PAN berkeberatan mendapat jatah kursi Menko PMK.

Suara.com - Empat ratus tujuh belas kursi parlemen kini milik partai-partai pendukung Jokowi, setelah PAN resmi bergabung dalam koalisi. Satu telepon dari orang istana mewarnai pembalikan sikap politik PAN. Sementara PKS dan Demokrat dianggap tak solid, hanya jadi oposisi terserak.

TELEPON seluler Zulkifli Hasan berdering pada hari Jumat, 20 Agustus 2021. Setiap hari, dia terbiasa menerima banyak panggilan telepon, tapi kali ini berbeda. Di ujung sambungan, terdengar suara serak tapi renyah dari seorang lelaki yang ia tahu betul sebagai ‘orang istana’.

“Pak Zul diundang ke istana oleh bapak, Rabu minggu depan,” kata lelaki tersebut.

Zulkifli lantas mengiyakan undangan tersebut. Dia berpikir, Presiden Jokowi ingin meminta pendapatnya tentang sejumlah hal, terutama soal pandemi covid-19.

Baca Juga: BEM UNS Kecam Keras Penangkapan 10 Mahasiswa yang Bentangkan Poster ke Jokowi

Partai Amanat Nasional, partai yang dipimpin Zukifli Hasan atau akrab disebut Zulhas, memang tidak berada di lingkungan koalisi partai pendukung Jokowi – Maruf Amin.

Tapi dalam banyak kebijakan pemerintah, PAN memberikan dukungannya, termasuk soal penanganan wabah.

Selasa, 24 Agustus, malam Zulhas sudah mau beranjak ke peraduan, tapi ponselnya lagi-lagi berdering. Kali ini, nama si penelepon yang tertera di gawai Zulhas adalah tangan kanannya di PAN, Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

"Assalamualaikum tum (ketua umum). Kita diundang ini ke istana,” kata Eddy.

“Kapan?”

Baca Juga: Harta Kekayaan Jokowi Rp 63,6 Miliar, Punya 20 Bidang Tanah dan 8 Kendaraan

“Besok. Tapi ini kita diundang bersama ketua dan sekjen partai-partai koalisi. Mereka juga hadir.“

“Oh iya, oke kalau begitu,” jawab Zulhas.

Seusai percakapan via telepon selesai, Zulhas mengingat telepon yang diterimanya pekan lalu, tujuannya sama, mengundang dirinya bertemu presiden di istana Rabu 25 Agustus.

Belakangan, Zulhas mengakui, orang istana yang menelepon dirinya enam hari sebelum persamuhan di istana adalah Pramono Anung—Sekretaris Kabinet Indonesia.

Tapi dirinya membantah Pramono kala itu mengundangnya ke istana untuk ikut pertemuan bersama para petinggi partai pendukung pemerintah.

"Saya baru tahu malam sebelum pertemuan,” kata Zulhas.

Ia menegaskan, dalam pertemuan itu pun tidak ada pembahasan ataupun bujuk rayu agar PAN mau memperkuat barisan partai politik pendukung Jokowi.

Zulkifli menuturkan, dalam pertemuan tersebut, presiden mengajak ketua serta sekjen partai yang hadir untuk membahas persoalan bangsa seperti wabah covid-19, perekonomian, serta hubungan pusat-daerah.  

"Undangan kepada PAN itu suatu kehormatan. Soal pembicaraan dalam pertemuan, ya saya kira sudah beredar rekamannya.”

Berselang enam hari seusai pertemuan, Selasa 31 Agustus, persisnya dalam Rapat Kerja Nasional ke-II PAN, para pengurus melansir keputusan politik mereka: masuk koalisi partai pendukung Jokowi – Maruf Amin.

“Rakernas menyetujui PAN bergabung di barisan partai koalisi pemerintah," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga.

Sudah lama diajak

BAKSO dan mi sudah terhidang di sela-sela persamuhan sejumlah petinggi partai politik dalam Istana Kepresidenan, Rabu 25 Agustus petang.

Para ketua dan sekjen partai politik pendukung Jokowi yang meriung di antaranya ialah Megawati Soekarnoputri – Hasto Kristiyanto (PDIP); dan, Surya Paloh – Johnny G Plate (NasDem).

Selanjutnya Prabowo Subianto – Ahmad Muzani (Gerindra);  Airlangga Hartarto – Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar); Muhaimin Iskandar – Hasanuddin Wahid (PKB); dan, Suharso Monoarfa – Arwani Thomafi (PPP).

Selain itu, ada pula petinggi parpol pendukung Jokowi tapi yang tidak memunyai perwakilan di parlemen pusat seperti Partai Solidaritas Indonesia; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Partai Persatuan Indonesia; Partai Hati Nurani Rakyat; dan, Partai Bintang Bulan.

Namun, yang menjadi ‘bintang’ dan lebih banyak mendapat sorotan dalam pertemuan itu adalah kedatangan Zulkifli Hasan – Eddy Soeparno, duet ketua serta sekjen PAN yang bukan anggota koalisi.

Dalam pertemuan itu, Jokowi secara tidak langsung memperkenalkan PAN sebagai “sahabat baru dalam koalisi”.

“Kehadiran PAN membuat semangat gotong-royong saat pandemi covid-19 seperti ini sangat terasa,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP, seusai pertemuan.

Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate kala itu malah sudah secara terang-terangan menyebut PAN sebagai sahabat baru dalam koalisi parpol pemerintah.

“Kehadiran PAN sebagai sahabat baru dalam koalisi pemerintahan justru akan memperkaya dan memperkuat pandangan hingga ide-ide baru,” kata dia.

Satu politikus di internal koalisi parpol pendukung pemerintah yang meminta kepada Suara.com agar namanya tak ditulis, mengungkapkan, Jokowi sebenarnya sudah sejak lama mengajak PAN bergabung dalam koalisi.

"Kalau kami sebenarnya sudah mendapatkan informasi itu (PAN diajak bergabung dengan pemerintah). Sejak beberapa bulan yang lalu lah," kata dia, Rabu 8 September.

Menurutnya, posisi kuat Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN disebut berpengaruh besar yang menentukan partai itu bergabung ke koalisi pemerintah.

"Memang dalam Pilpres 2019, PAN tak memberikan dukungan. Tapi ketika Zulkifli Hasan mempunyai posisi yang kuat dan punya kesempatan untuk mendukung Pak Jokowi kembali, ya alhamdulillah Pak Jokowi merespons positif," tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga, tidak mau menanggapi informasi bahwa PAN sudah jauh-jauh hari mendapat tawaran masuk koalisi pemerintah.

Viva Yoga menuturkan, alasan PAN baru memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintah melalui rakernas akhir Agustus adalah karena memomentum yang pas.

"Ya karena momentum dan takdirnya baru sekarang bergabung dengan partai koalisi pemerintah," kata Viva.

Setidaknya, Viva mengungkapkan ada dua hal yang menjadi dasar keputusan PAN bergabung dalam koalisi pemerintah.

Pertama, memperkuat barisan di pemerintahan bersama partai koalisi agar dapat berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara melalui jalur pemerintahan.

Menurutnya, upaya pemerintah mengendalikan pandemi covid 19 dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, perlu didukung agar masyarakat bisa hidup dan bekerja secara normal.

Kedua, masuknya PAN ke barisan partai koalisi pemerintah, secara historis sudah menjadi sikap politik partai itu sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie tahun 1999 lalu.

"Sudah secara historis PAN mendukung pemerintah. Periode pertama Pak Jokowi sebagai presiden, PAN masuk sebagai partai koalisi pemerintah. Dan kalau sekarang masuk lagi, ya namanya CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali) he-he," tutur Viva.

Kursi Menteri PMK

INFORMASI yang beredar setelah PAN resmi masuk barisan koalisi pemerintah adalah, partai tersebut akan diberikan posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Jabatan itu kekinian diisi oleh Muhadjir Effendy. Meski berlatar belakang orang Muhammadiyah, Muhadjir bukanlah kader PAN. Dia justru lebih dikenal sebagai seorang akademisi.

Tapi, santer dikabarkan PAN menolak tawaran posisi Menteri PMK dari Presiden Jokowi. Seorang Sumber mengatakan kepada Suara.com, PAN berkeberatan mendapat jatah kursi Menko PMK.

Alasannya, posisi itu tidak secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. PAN menginginkan kursi menteri yang mengurusi teknis, sehingga kinerjanya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Viva Yoga kepada Suara.com, tidak mengiyakan tapi tak juga membantah informasi tersebut. Dia hanya menegaskan, alokasi kursi kabinet diputuskan Jokowi sebagai presiden.

"Itu hak prerogatif presiden, sesuai Pasal 17 UUD 1945. PAN menghormati itu dan menyerahkan kepada kebijakan presiden," kata Viva.

Siap-siap terdepak

PANGI Syarwi Chaniago, analis politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting menilai, bergabungnya PAN ke partai koalisi pemerintah tentu membuahkan jatah kursi menteri.

Namun, ia berpikir PAN tidak akan banyak menawar, melainkan menerima apa pun jatah kursi yang nantinya diberikan Presiden Jokowi.

Posisi PAN yang dianggap tidak banyak bernegosiasi persoalan jatah kursi menteri itu, terlihat dari sikap politik PAN selama ini, terkhusus seusai Pemilu 2019.

PAN—sebelum bergabung dengan koalisi—cenderung mendukung kebijakan pemerintah kendati tidak masuk jajaran koalisi, apalagi sampai menempatkan kader mereka di kabinet.

"PAN sebenarnya tak banyak pilihan juga, bisa saja bergaining-nya menerima apa pun posisi menteri yang ditawarkan Jokowi. Sebab dari awal PAN sudah mendukung pemerintah, namun belum juga mendapat kursi menteri," kata Pangi kepada Suara.com.

Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif, tentu memiliki hitung-hitungan politik sendiri. Jokowi mungkin akan melakukan tukar guling kursi menteri dari anggota lama koalisi dengan si “sahabat baru” yakni PAN.

Kalau hal itu terjadi, Pangi mengatakan Jokowi otomatis cenderung akan memberikan kursi menteri yang kekinian diisi orang nonpartai kepada PAN.

"Kalau kursi menteri dari partai lain diberikan ke PAN, terlalu berisiko bagi presiden. Ini soal manajemen koalisi, menjaga perasaan partai lain. »

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, masuknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah tentu tidak gratis.

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," kata Ujang.

Apabila PAN akhirnya tidak mendapat jatah kursi menteri, Ujang meyakini Jokowi memunyai skenario lain yang ditawarkan ke Zulhas.

"Biasanya, kalau berkoalisi akan mendapat kompensasi. Lihat saja ke depan, jika ada reshuffle kabinet, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Kalau tidak ada, mungkin ada skenario lain untuk PAN," kata Ujang.

PKS – Demokrat tak solid

SEPENINGGAL PAN yang bergabung ke koalisi pemerintah, partai yang berseberangan dengan Jokowi – Maruf Amin tinggal dua: Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Meski sama-sama di luar koalisi pendukung pemerintah, kedua partai itu dinilai tidak solid sehingga kekuatan politik kaum oposan kekinian menjadi terserak.

Soal kemungkinan konsolidasi partai oposan PKS – PD, anggota Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron tidak menjawab secara lugas.

Ia mengatakan, Partai Demokrat terus membuka komunikasi politik kepada seluruh partai lain, bukan hanya dengan PKS.

"Indonesia tidak mengenal sistem koalisi permanen, koalisinya temporer. Jadi saya berkeyakinan, memasuki tahun politik, akan ada dinamika partai-partai yang sangat dipengaruhi kandidat presiden dan wakil presiden," kata Herman.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus mengatakan, posisi PAN yang kekinian memihak pemerintah sebenarnya tidak banyak mengubah peta politik di DPR.

Sebab, tanpa PAN bergabung pun, fraksi-fraksi parpol pendukung Jokowi di parlemen sudah sangat kuat untuk mendulang mayoritas suara dalam setiap pengambilan keputusan.

"Tak banyak perubahannya meski pada akhir Agustus, PAN memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintah. PKS dan Demokrat juga akan tetap mencoba mengambil posisi berlawanan dengan pendukung pemerintah," kata Lucius kepada Suara.com.

Secara matematis, partai-partai pendukung Jokowi menguasai 417 kursi di parlemen. Jumlah itu sudah terhitung 44 kursi milik PAN.

Sebaliknya, perubahan sikap politik PAN itu membuat porsi suara oposisi di parlemen turun hingga tersisa 104 kursi.

Perhitungan itu, membuat posisi PKS dan Partai Demokrat semakin sulit mengambil sikap berlawanan.

"Dengan kata lain, partai koalisi pemerintah sudah menguasai 81,9 persen kursi parlemen," kata Lucius.

Lucius mengakui, kekalahan partai oposisi di parlemen sebenarnya sudah ditunjukkan jauh hari sebelum PAN bergabung koalisi pemerintah.

Dia mengatakan, selama ini tidak ada soliditas antara PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Ketiganya kalah solid dengan partai koalisi Jokowi di Senayan.

"Masing-masing parpol oposisi terkesan berjuang sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya jumlah kursi yang kalah banyak, soliditas sebagai oposisi juga tampak tak terbangun," kata Lucius.

Setelah PAN membalik arah politiknya, PKS dan Partai Demokrat pun tidak menunjukkan itikad untuk konsolidasi agar bisa tetap melanjutkan pergerakan di bawah bendera oposan.

"Tidak terlihat upaya konsolidasi lintas partai untuk bersama-sama membangun gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah," kata Lucius.

-------------------------------------------------------------

­Artikel ini merupakan hasil peliputan bersama dua jurnalis Suara.com, yakni Bagaskara Isdiansyah dan Novian Ardiansyah.