Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi

Suara.com - Partai Demokrat menilai langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertimbangkan jalur hukum terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah sebagai upaya penting menjaga kualitas demokrasi di tengah maraknya disinformasi di media sosial.

Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menyatakan fitnah yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mencederai ruang publik yang sehat.

“Disinformasi semacam ini bukan sekadar menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan kualitas demokrasi,” kata Umam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Umam menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan fakta hubungan politik antara SBY dan Joko Widodo. Ia menyebut SBY tidak terlibat dalam isu tersebut dan saat ini tidak aktif dalam politik praktis.

Menurut Umam, pola penyebaran fitnah yang dilakukan akun-akun anonim secara masif dan berulang berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan jika tidak dilawan secara tegas.

“Diam terhadap fitnah berisiko dianggap sebagai pembenaran. Pembiaran justru menciptakan preseden buruk, seolah politik fitnah dapat dinormalisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah hukum yang diawali dengan somasi merupakan mekanisme beradab dalam penegakan hukum, sekaligus membuka ruang klarifikasi sebelum masuk ke ranah pidana.

“Somasi bertujuan menghentikan perbuatan melawan hukum, memberi kesempatan klarifikasi atau permintaan maaf, sebelum proses hukum berlanjut,” kata Umam.

Lebih jauh, Umam menilai langkah SBY memiliki nilai edukatif bagi publik di era media sosial, di mana informasi palsu kerap menyebar lebih cepat dibandingkan fakta.

“Demokrasi harus berjalan berdasarkan rule of law, bukan rule of noise. Kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyebarkan kebohongan,” tegasnya.

Menurut Umam, penegakan batas etika dan hukum dalam ruang digital menjadi bagian penting dari pendidikan politik agar demokrasi tetap sehat, akuntabel, dan berbasis kebenaran.