Dinilai Melanggar Hukum, Walhi Desak IUP CV Tahiti Coal Dicabut

Dinilai Melanggar Hukum, Walhi Desak IUP CV Tahiti Coal Dicabut

Covesia.com - Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan tinjauan lapangan pada 12 November 2019 ke lokasi tambang CV. Tahiti Coal, kunjungan lapangan terjadi pasca audiensi masyarakat Dusun Bukik Sibanta, Desa Sikalang, Kota Sawahlunto dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar pada 30/10 terkait aktfitas tambang Batubara CV. Tahiti Coal yang diduga telah keluar dari IUP dan mengarah ke pemukiman penduduk sehingga membuat kerusakan dan keretakan pada rumah hingga beberapa tanah amblas.

Kunjungan komisi IV DPRD Sumbar juga didampingi oleh WALHI Sumatera Barat, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan DLH Provinsi Sumatera Barat, Perkim LH Kota Sawahlunto, Perwakilan Ninik Mamak dan Masyarakat terdapak.

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumatera Barat, Zulpriadi dalam keterangan persnya, Jumat (15/11/2019) mengungkapkan bahwa dalam kunjungan tersebut ditemukan fakta bahwa Aktfitas tambang bawah tanah CV. Tahiti Coal telah melewati batas IUP, terdapat aktfitas penambangan di luar IUP sejak tahun 2014 lalu ditutup pada 2017 dan sejak melakukan aktfitas Operasi Produksi sejak tahun 2005 hingga saat ini tidak mengantongi izin pengolahan limbah B3.

Terkini

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS