Pilkada 2018: 1.000 Aparatur Negara Kena Teguran hingga Dicopot dari Jabatan

Pilkada 2018: 1.000 Aparatur Negara Kena Teguran hingga Dicopot dari Jabatan

Solopos.com, MAKASSAR -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sebanyak 1.000 aparatur negara telah diberi sanksi lantaran melanggar aturan netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan telah memberi sanksi kepada pegawai negeri sipil lantaran terindikasi melanggar aturan menjelang Pilkada 2018. "Secara nasional, 1.000 orang aparatur negara telah diberikan sanksi karena tak netral," kata dia di Makassar, Minggu (24/6/2018). Rekomendasi Redaksi : Tumben, Sepeda Jokowi Tidak Laku di Bali Mendag Siapkan Langkah Ini untuk Stabilkan Harga Ayam Wapres JK Sempat Menolak Gelar Doktor Honoris Causa dari UMI, Ini Alasannya

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu menuturkan ada beberapa jenis pelanggaran dilakukan mulai ringan hingga berat. Dia menyayangkan banyak pegawai negeri sipil tidak tahu sikap mereka menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon tertentu.

Terkini

Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS