KPU Sebut Maruf Amin Tidak Langgar Ketentuan Pemilu

KPU Sebut Maruf Amin Tidak Langgar Ketentuan Pemilu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, menyatakan posisi calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin, sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak usaha BUMN, yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar ketentuan pemilu.

Ali dalam dalam sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (18/6/2019), beralasan dua anak perusahaan BUMN tersebut terpisah dan bukan dari kekayaan negara langsung. Rekomendasi Redaksi : KPU: Membingungkan, MK di Sidang Gugatan Prabowo Ikut Aturan Apa? Sidang MK: Mahfud MD Nilai Tim Prabowo Cerdik Kubu Prabowo Janji Hadirkan Saksi Wow di Sidang MK

Selain itu, kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21/2018 dikategorikan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah, seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.

 

Terkini

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS