Prospek Provinsi Surakarta dari Tinjauan Hukum Tata Negara

Prospek Provinsi Surakarta dari Tinjauan Hukum Tata Negara

Solopos.com, SOLO -- Belum lama ini Bupati Karanganyar Juliatmono mengemukakan wacana pembentukan Provinsi Surakarta atau Provinsi Soloraya yang merupakan gabungan tujuh kabupaten/kota di eks Karesidenan Surakarta (Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali) ditambah tiga kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi).

Wacana ini menarik perhatian publik. Tentu wacana ini menimbulkan pro dan kontra. Beberapa bupati ada yang mengapresiasi, ragu-ragu, bahkan ada pula yang tegas menolak wacana ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyangsikan urgensitas dan relevansi bagi pegembangan daerah Soloraya. Esai ini menelaah prospek dari aspek hukum ketatanegaraan.

Jika kita baca konstruksi konstitusi, terutama ketentuan Pasal 18 UUD 1945, mengatur tentang otonomi daerah dan pengakuan negara terhadap keragaman daerah melalui kebijakan pembentukan daerah otonom yang merupakan hak setiap daerah. Itulah sebabnya undang-undang tentang otonomi daerah telah disusun secara komprehensif mengatur tata cara dan prosedur pengembangan daerah otonomi.

 

Terkini

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS