REGIONAL:
Suara.com - Program vaksin gotong royong sudah mulai dilakukan sejak 18 Mei 2021 lalu. Namun kini banyak kabar simpang siur yang menyebut bahwa ada perusahaan swasta yang memungut bayaran untuk karyawannya.
Menanggapi kabar tersebut, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengaku pantang melakukan hal tersebut dan memastikan perusahaannya akan menanggung seluruh biaya program vaksinasi gotong royong untuk para pegawainya.
"Soal pendanaan, itu pantang banget kita bebankan karyawan, itu kita harus tanggung," ujar Jahja dalam konferensi pers, Senin (24/5/2021).
Meski begitu Jahja sangat mengerti tidak semua perusahaan mampu untuk mengikuti program vaksin gotong royong, lantaran di masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang keuangannya terguncang, sehingga belum mampu membantu karyawannya untuk dapat vaksinasi Covid-19.
Kata dia, bahkan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) yang wajib dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) masih saja ada yang mengaku kesulitan. Sehingga vaksin gotong royong sangat bergantung pada kemampuan perusahaan.
"Sedangkan kita yang mampu kita harus all out (totalitas) bantu karyawan kita sekaligus mengurangi beban pemerintah, apa kecepatan (herd immunity/ kekebalan kelompok)nya bisa lebih cepat," ungkap Jahja.
Adapun menurut Jahja, pihaknya sudah mempersiapkan anggaran sebesar Rp1 juta untuk membiayai vaksinasi per satu orang karyawannya. Rencananya Bank BCA akan memvaksinasi sebanyak mungkin karyawannya, bergantung pada stok vaksin yang tersedia.
"Ini satu juta per orang yah, kita juga bayar ke Kimia Farma juga bertahap jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Per tahun budgetnya berapa, pokoknya semua disuntik satu juta (budget) seorang," pungkas Jahja.
Sementara itu beberapa waktu lalu, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito meminta karyawan atau pelapor yang dipungut biaya untuk program vaksinasi gotong royong, meneruskan informasi ke Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti.
"Pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya yang dilakukan pihak tertentu dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong, masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan ke kementerian kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti," kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Kamis, 20 Mei 2021 lalu.
TERPOPULER
