Keadilan Pajak di Era Ekonomi Digital? Ini Strategi Pemerintah

rezaramadhan
Keadilan Pajak di Era Ekonomi Digital? Ini Strategi Pemerintah
Ilustrasi pajak

Omnibus Law menjadi strategi pemerintah dalam rangka keadilan pajak di era ekonomi digital. Perusahaan Over-The-Top diharapkan dapat segera melaporkan pajaknya dengan benar.

Penyusunan kebijakan perpajakan di era ekonomi digital adalah suatu tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Banyak negara yang dirugikan dengan praktik perencanaan, penghindaran, hingga penggelapan pajak atau biasa disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) oleh perusahaan multinasional, salah satunya dari penghasilan atas penyediaan layanan jasa digital atau Over-The-Top (OTT) misalnya Netflix, Facebook, dan Spotify. 

Isu pemajakan ekonomi digital sebenarnya sudah lama digaungkan sejak Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan rencana aksi BEPS tahun 2013 sebagai strategi perlawanan praktik BEPS. Namun, banyak negara belum menemukan solusi kebijakan pajak yang tepat untuk diterapkan.

Pada Oktober 2015, OECD dan Group of Twenty (G20) merilis BEPS Action 1 mengenai tantangan pemajakan di era ekonomi digital dengan judul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1:2015 Final Report. Laporan ini hanya merupakan rekomendasi bagi negara OECD dan G20 sebagai pendukung proyek BEPS.

Walaupun begitu, negara OECD dan G20 diharapkan pula melaksanakan koordinasi antara negara pasar ekonomi digital dengan negara tempat ultimate parent company dari perusahaan digital berada. Selain itu, OECD dan G20 akan memonitor pelaksanaannya dan membuat laporan terkait ekonomi digital pada 2020.

Saat ini, Indonesia telah menyiapkan strategi yang lebih komprehensif atas praktik penghindaran pajak OTT yang agresif ini. Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang terbagi menjadi dua skema yaitu satu perangkat Undang-Undang tersendiri (Omnibus Law) dan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) secara komprehensif.

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini bertujuan salah satunya untuk menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Salah satu poin perubahannya adalah pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) karena diperlukan adanya level playing field pemajakan atas transaksi perdagangan konvensional dan elektronik.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS