Perubahan Postur APBN Akibat Meningkatnya Defisit Negara

Mutiara Annisa Dhiya'ulhaq
Perubahan Postur APBN Akibat Meningkatnya Defisit Negara
APBN

Adanya kenaikan defisit negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi ulang terhadap postur APBN yang tertuang pada Perpres No. 54 Tahun 2020.

Suara.com - Saat ini, pertumbuhan perekonomian dunia sedang mengalami penurunan yang drastis dampak dari Covid-19, tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal ini peran pemerintah penting untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta sistem keuangan.

Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian Nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan Perppu tersebut diterbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Perpres APBN 2020 perubahan ini resmi ditetapkan pada 3 April 2020. Setelah ditetapkan Perpres tersebut, maka Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dilansir dari BeritaSatu, pendapatan negara dan belanja negara mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun lalu. Sedangkan defisit mengalami peningkatan terhadap PDB lebih tinggi dibandingkan 3 tahun terakhir. Defisit APBN Indonesia hingga akhir Mei 2020 telah mencapai Rp179,6 T dan realisasi pendapatan negara sebesar Rp664,3 T.

Padahal berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2020 targetnya adalah  sebesar Rp1.760,9 T. Menteri Keuangan menyampaikan defisit tersebut merupakan 21,1% terhadap pagu APBN sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020, sebesar Rp852,9 T atau 5,07 % dari PDB.

Hal ini berarti terjadi kenaikan deficit sebesar 42,8%. Realisasi pendapatan negara mengalami kontraksi hingga 9% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp730,1 T. Kontraksi pendapatan negara ini salah satu imbas dari realisasi penerimaan pajak negara yang hanya mencapai Rp526,2 T atau 36% dari target.

Pendapatan ini turun 7,9% dibandingkan pada Mei tahun lalu. Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp834,9 T atau 32,3% dari target perubahan APBN, yaitu Rp2.0613,8 T hingga akhir Mei 2020. Realisasi tersebut turun sebesar 1,4% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yaitu Rp855,9 T.

Penurunan pendapatan negara saat ini salah satunya diakibatkan adanya penurunan penerimaan pajak negara dengan adanya kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha. Insentif pajak ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga perekonomian Indonesia yang tertuang dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020.

Tujuan dari insentif pajak itu sendiri adalah untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak saat pandemi Covid-19 ini. Hal ini untuk mempertahankan arus perekonomian agar pengusaha lebih bergairah dalam melakukan aktivitas ekonominya.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS