Meminimalisir Politik Dinasti pada Pilkada Serentak 2020

Farras Fadhilsyah
Meminimalisir Politik Dinasti pada Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi Pilkada 2020

Baru-baru ini kita disuguhkan dalam wacana publiik maupun diskusi publik diberbagai media dengan isu politik dinasti menjelang Pilkada Serentak 2020.

Suara.com - Baru-baru ini kita disuguhkan dalam wacana publiik maupun diskusi publik di berbagai media dengan isu politik dinasti menjelang Pilkada Serentak 2020. Isu ini menjadi sangat menarik dikarenakan Presiden Jokowi sendiri yang diperbincangkan mengenai politik dinasti.

Bagaimana tidak dengan waktu Pilkada yang bersamaan, circle keluarga terdekat Jokowi yaitu anaknya bernama Gibran dan menantunya bernama Bobby mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota di daerahnya masing-masing. Gibran meneruskan jejak sukses ayahnya yaitu daerah pemilihan calon wali kota Surakarta dan Bobby mencalonkan diri sebagai calon wali kota Medan.

Selain itu masih banyak elite politik tingkat nasional yang mengajukan circle keluarga terdekatnya untuk mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020. Di antaranya di Tangerang Selatan, Banten ada putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah maju dalam pemilihan calon wali kota. Dalam dearah yang sama Siti Nur Azizah ini akan berahadapan dengan keponakan Prabowo Subianto yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang diusung Gerinda. Menariknya daerah Tangerang Selatan sebelumnya juga dikusai oleh politik dinasti yang sangat terkenal dengan dinasti politik Ratu Atut. Ini menjadikan Tangerang Selatan dan juga Banten belum bisa dilepaskan dari politik dinasti.

Ancaman Bagi Negara

Politik dinasti tentunya menjadi ancaman demokrasi dan khususnya ancaman bagi negara kita setelah reformasi pada tahun 1998. Alih-alih tuntutan reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah diharapkan bisa menghapuskan jejak politik dinasti, tetapi nyatanya kita menghadapi fakta yang bertolak belakang dari tuntutan reformasi tersebut.

Menurut Gun-Gun Heryanto dalam bukunya Problematika Komunikasi Politik jika kita melihat permasalahannya secara historis mengenai politik dinasti di Indonesia, bisa dikatakan politik dinasti ini menjadi preseden buruk bagi regenerasi kepemimpinan daerah. Hal ini menjadikan sistem yang feodal, berisfat patron-client dan membentuk hierarki kekuasaan berbasis strukturul sosial-tradisional.

Selain itu yang menjadi sangat berbahaya dari efek politik dinasti adalah suburnya birokrasi oligarki. Menurut Adam Prazeworski dalam bukunya Substainable Democracy, birokrasi oligarki membentuk kartel yang berkewajiban menentang para pesaingnya sekaligus membatasi kompetisi, menghalangi akses dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara sesama anggota kartel. Salah satu contohnya adalah menjadikan politik dinasti sebagai  alat untuk menjaga aib-aib kekuasaan sebelumnya yang korup. Bagaimana tidak jika generasi selanjutnya masih dalam circle keluarga terdekat, hal yang sangat mudah untuk menutupi kasus-kasus di kekuasaan sebelumnya.

Meminimalisir Politik Dinasti

Secara hukum tidak ada yang mengatur tentang politik dinasti karena sesuai tertera pada Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga tafsir dari pasal tersebut bisa kita pahami bahwa setiap warga negara memiliki hak masing-masing untuk mengeluarkan keinginan hasrat politik salah satunya mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Tetapi kita masih mempunyai harapan bagaimana cara mempersempit politik dinasti ini untuk terus mensehatkan demokrasi kenegaraan kita. Yang pertama menurut penulis adalah bagaimana para elite partai politik kita harus menjunjung tinggi moralitas keadaban politiknya. Karena elite politik dan kepengurusan partai itulah yang menjadi garda terakhir untuk meloloskan atau tidak politik dinasti.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS