975 Ribu UMKM Dibantu KUR BRI, Rp42 Triliun Disalurkan Dukung Penguatan Ekonomi
Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang agresif dan terarah.
Hingga akhir kuartal I tahun 2025, bank pelat merah ini berhasil mencatatkan penyaluran KUR senilai Rp 42,23 triliun. Capaian ini setara dengan 24,13% dari total alokasi KUR tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 175 triliun.
Dalam periode tiga bulan pertama tahun ini, BRI telah memberdayakan sebanyak 975.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor melalui fasilitas KUR. Angka ini menunjukkan betapa masifnya peran BRI dalam menjangkau dan mendukung segmen usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Lebih dari sekadar angka penyaluran dan jumlah debitur, BRI juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengarahkan KUR ke sektor-sektor strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari alokasi penyaluran KUR yang mencapai 62,43% ke sektor produksi.
Fokus pada sektor produktif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.
Secara spesifik, sektor pertanian menjadi penerima manfaat KUR terbesar dari BRI, dengan total penyaluran mencapai Rp 18,09 triliun.
Capaian ini bukan hanya menunjukkan besarnya potensi sektor pertanian dalam menyerap pembiayaan, tetapi juga mencerminkan komitmen BRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris, penguatan sektor pertanian melalui akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (25/4/2025), menekankan bahwa BRI senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang prudent dalam setiap penyaluran KUR.
Hal ini terbukti dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR BRI per Maret 2025 yang tercatat sebesar 2,29%. Angka NPL yang terkendali ini mencerminkan kualitas portofolio KUR BRI yang sehat dan pengelolaan risiko kredit yang optimal, sehingga keberlanjutan program KUR tetap terjaga.
Lebih lanjut, Hendy menyampaikan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian integral dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Langkah ini juga sejalan dengan upaya BRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Penyaluran KUR yang secara fokus menyasar sektor-sektor produktif adalah wujud keberpihakan nyata BRI terhadap agenda pembangunan ekonomi nasional. Kami meyakini bahwa penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran akan menciptakan multiplier effect yang signifikan, terutama dalam memicu kemandirian usaha di tingkat UMKM dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas,” ujar Hendy.
Secara khusus, Hendy menyoroti fokus BRI dalam mendukung sektor pertanian. Menurutnya, dukungan terhadap sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan.
Selain itu, komitmen BRI terhadap sektor pertanian juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.
“Dukungan BRI terhadap sektor pertanian merupakan bagian dari visi yang lebih besar untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif. Kami percaya bahwa dengan memberdayakan UMKM, terutama di sektor pertanian, BRI turut berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia,” pungkas Hendy.
Dengan kinerja penyaluran KUR yang solid di kuartal pertama 2025, BRI semakin mengukuhkan perannya sebagai agen pembangunan yang aktif dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
