Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan mempunyai rumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sendiri. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz mengatakan, rumusan RAPBN yang dibuat sendiri akan memudahkan Jokowi-JK untuk menjalankan program yang sudah mereka rancang.
"Pertama harus dirumuskan pemerintahan baru bahkan saya berharap tim transisi sudah punya R-APBN yang beda dengan pemerintah sekarang," politikus Partai Golkar tersebut dalam diskusi yang bertajuk 'Bola Panas BBM' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabti(30/8/2014).
Selain itu, Harry berharap pemerintahan Jokowi-JK bisa memberikan rincian kepada masyarakat mengenai dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program pemerintahan baru.
“Rincian tersebut sangat penting untuk memberikan solusi pendanaan apakah memang harus mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengingat kenaikan harga BBM kisaran Rp 3 ribu akan menghemat anggaran Rp 100 triliun. Berapa dana untuk program-program pemerintahan baru yang dikatakan program harga mati harus dilaksanakan dan berapa dananya? Itu yang harus ditunjukkan Pak Jokowi," jelasnya.
Sumber pendanaan selain mencabut subsidi BBM, bisa juga dari penjadwalan pembayar utang luar negeri, penghematan biaya birokrasi, atau dari sumber lainnya.
Menurutnya, semua sumber penghematan tersebut memiliki dampak psikologis tersendiri. Pencabutan subsidi BBM berdampak pada masyarakat, penghematan biaya birokrasi berdampak pada PNS dan penjadwalan pembayaran utang luar negeri berdampak pada dunia internasional terhadap Indonesia.
