Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan dibutuhkan anggaran atau dana sebesar Rp 4.700 triliun guna membangun infrastruktur di tanah air. Jumlah yang sangat besar ini tidak mungkin bisa dipenuhi jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau APBN terlalu banyak digunakan untuk membangun infrastruktur maka pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan akan menjadi semakin sedikit. Itu tidak baik bagi rakyat kita yang memerlukan sentuhan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengurangi angka kemiskinan di negeri ini,” kata Presiden SBY seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Selasa (16/9/2014).
Karena itu, lanjut Presiden, setelah dihitung, dikalkulasikan, sekitar 40% dana pembangunan infrastruktur di tanah air bisa ditutup dengan melibatkan dana swasta. Menurut SBY, pemerintah mengutamakan pada swasta dalam negeri dan mengajak swasta dari negara-negara sahabat. Adapun 25% lagi berasal dari dan BUMN dan sedikit dari itu BUMD, dan 15% lagi baru dari APBN.
“Jumlah ketiga-tiganya mencapai 80%, masih kurang 20%. Itulah yang kita sebut patungan, paduan dari dana pemerintah, dari dana BUMN, dan dana swasta,” paparnya.
SBY meminta seluruh rakyat Indonesia memahami hal itu, termasuk para pemimpin pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah. Karena dengan cara itu pula, pemerintah bisa membangun infrastruktur di tanah air dengan baik.
