Deregulasi, Cara Keluar Dari Arus Perlambatan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan bahwa jika ada kombinasi  investasi di beberapa sektor lain seperti pariwisata, industri manufaktur, pertanian dan lain-lain, akan menghasilkan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin cepat.

"Kita sudah punya destinasi wisata, tapi pembangunannya baru berjalan. Pariwisata akan lebih cepat menghasilkan dibandingkan infrastruktur," kata Darmin dalam keterangan resmi, Selasa (25/10/2016).

Setelah infrastruktur, langkah yang diambil pemerintah adalah deregulasi dan reform kebijakan ekonomi. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. Isinya mulai dari, ease of doing business, mempermudah investor melakukan usaha, mempermudah perizinan, mendorong daya beli masyarakat sampai ke ekspor. "Sebenarnya itulah deregulasi," tutur Darmin.

Darmin menjelaskan jika seseorang memulai usaha, orang itu akan melakukan investasi terlebih dahulu. Investasi inilah yang pertama-tama dideregulasi, sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini memiliki layanan perizininan satu pintu, untuk satu atau delapan izin sekaligus. "Itu ada di lapangan, silakan dicek. Artinya investor-investor sudah memanfatkan itu," ucap mantan Komisaris Utama Bank Mandiri tersebut.

Kemudian selain investasi, tentunya memulai usaha, membangun izin usaha kemudian di prosesnya ada izin membangun, AMDAL, dan sebagainya. Sampai nanti mendorong ke masyarakat berpenghasilan rendah, dan sampai kepada ekspor.

Sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan  paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII. Pemerintah juga telah melakukan 204 deregulasi. Dari 204 deregulasi, 202 sudah keluar dan selesai. Namun Darmin mengakui ada kritik seolah pelaksanaannya  belum terlihat.

Selain itu, pemerintah membentuk task force yang besar, namanya itu satuan tugas pecepatan dan efektivitas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, terdiri dari banyak kementerian dan lembaga yang di dalamnya ada empat kelompok kerja yang bekerja secara aktif.

Yang pertama kelompok kerja (pokja) kampanye dan diseminasi kebijakan. Kalau Anda tanya apa saja yang dikerjakan, belum lama ini mereka berkumpul dengan banyak sekali kedutaan dan asosiasi pengusaha asing untuk memberi penjelasan kepada mereka.

Pokja kedua adalah percepatan dan penuntasan deregulasi. Nah dan hasilnya 99% sudah terselesaikan.

Kemudian Pokja ketiga adalah evaluasi dan analisa dampak. Ini semuanya adalah non pemerintahan di poka III ini. Ada orang BI, analis, pengamat. Untuk mengevaluasi bagaimana bekerjanya deregulasi itu dan bagaimana dampaknya dari waktu ke waktu, karena itu masih berjalan terus.

Kemudian pokja yang keempat adalah  penanganan dan penyelesaian kasus. Karena selalu ada kasus. Kasus itu bisa karena investornya salah paham, bisa juga pribadinya yang salah paham. Bisa juga keduanya. Kalau itu terjadi, kasusnya bisa banyak. Artinya pokja empat saya kira kewalahan betul untuk menyelesaikan kasusnya.