Atasi Ketimpangan, Sri Mulyani Dorong Masyarakat Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong masyarakat di Indonesia untuk mendukung program pemerintah memberantas ketimpangan.

Menurutnya, salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia adalah patuh membayar pajak sehingga pemerintah dapat membiayai berbagai program pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pajak bisa menjadi instrumen efektif untuk mengatasi ketimpangan dengan progressive rate dan ability to collect.

"Gimana caranya, Hal penting dalam mengatasi ketimpangan melalui pajak adl memastikan orang-orang tidak bersembunyi di lokasi-lokasi “tax heaven”, kata Ani dalam peluncuran Laporan Ketimpangan Menuju Indonesia Setara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Ia mengungkapkan, negara harus melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program-program seperti akses pendidikan dan kesehatan untuk seluruh rakyat memerlukan biaya besar, dan itu diperoleh dari pajak. Karena itulah Sri mengajak para pengusaha memenuhi kewajibannya membayar pajak.

"Kalau kita ingin 250 juta penduduk jadi aset, bukan liability, kita harus investasi. Kalau rakyat tidak dapat akses pendidikan dan kesehatan yang baik, akan jadi liability. Ini serius, saya ingin dapat dukungan dari anda semua," tegasnya.

Ani mengatakan,masih banyak warga negara yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan tengah berusaha mengejar pajak ujung-ujungnya demi kemakmuran rakyat.

"Maka dari itu kami mengimbau kepada masyarakat turut andik dalam memberantas ketimpangan ini salah satunya dengan tertib membayar pajak," ujarnya.