Pemerintah Diminta Evaluasi Dana Desa, Kenapa?

Suara.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa Menteri berujar bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa.

Ia meminta pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ia juga menegaskan bahwa selama ini kebutuhan Indonesia untuk melakukan impor masih tinggi.

Bahkan ironisnya, untuk komoditi utama seperti pangan juga masih harus impor. Ia menyatakan pemerintah harusnya tidak terlena dan kembali pada kenyataan untuk bisa mengevaluasi Dana Desa yang memiliki tujuan penting bagi Indonesia.

“Hampir semua kebutuhan kita ini impor semua. Pangan kita ini banyak yang impor. Jadi terpaksa kita impor karena kebutuhan kita. Swasembada pangan tidak terjadi, karena Dana Desa belum kita evaluasi,” jelasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pemerintah selama ini juga sudah salah kaprah menginginkan desa menjadi kota melalui Dana Desa. Ia mengungkapkan hal tersebut hanya merupakan kekonyolan belaka. Menurutnya jika bisa swasembada pangan Indonesia akan kembali berjaya.

“Yang kita harapkan target pendapatan orang desa meningkat seperti di Cina. Itu target pendapatan petani-petani mereka itu bisa naik 10 kali lipat. Itu yang dinamakan target Dana Desa menjadi desa yang bisa menjadikan swasembada pangan. Ini gagal terjadi di Indonesia. Jadi bukan jadi desa modern, gelontoran Dana Desa itu untuk kepentingan swasembada pangan,” katanya.