Suara.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota baru sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Hal tersebut dijelaskan setelah pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan meluncurkan Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.
Nantinya bila rencana pemindahaan ibu kota baru sudah siap dilaksanakan akan dimasukan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun yang bersangkutan.
"Masalah pemindahan ibu kota baru ini sudah masuk RPJMN tahun 2024. Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya nanti akan disesuaikan pada RKPnya," ujar Bambang Brodjonegoro Kamis (9/5/2019).
Bambang melihat rencana pemindahan ibu kota baru keluar Pulau Jawa untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis berskala regional. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk pemerataan ekonomi.
"Masalah ibu kota baru ini bagian dari strategi jangka panjang dan mengurangi beban jakarta," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah paling siap jika dijadikan sebagai ibu kota baru.
Salah satunya dari segi luas wilayah yang dinilai cukup untuk menjadi pusat pemerintahan.
"Kalau dari sisi keluasan, di sini mungkin paling siap. Mau minta 300 ribu hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap," kata Jokowi di saat meninjau calon ibu kota baru di kawasan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Baca Juga: Komisi IX : Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa Ditekan
