Belum Usai Jiwasraya dan Asabri, DPR Dipusingkan Bumiputera Hingga Taspen

Iwan Supriyatna, Mohammad Fadil Djailani

Selasa, 21 Januari 2020 | 13:20 WIB
Belum Usai Jiwasraya dan Asabri, DPR Dipusingkan Bumiputera Hingga Taspen
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat konferensi pers di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (Suara.com/Fadil)

Suara.com - Komisi XI DPR akhirnya sepakat membentuk Panja atau Panitia Kerja terkait kasus skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ternyata dalam Panja ini tak hanya masalah Jiwasraya saja yang akan dibahas, tetapi ada perusahaan lain seperti PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asabri Persero dan PT Taspen Persero.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat konferensi pers di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

"Kami memutuskan untuk membuat Panja dengan prioritas Jiwasraya, Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen," kata Dito.

Dito menyebut penyebab utama permasalahan di beberapa perusahaan jasa keuangan tersebut adalah akibat salah kelola perusahaan dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara tidak benar yang berakibat inefisiensi terhadap perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.

"Dampak dari permasalahan keuangan atau likuiditas yang dialami oleh beberapa perusahaan jasa keuangan tersebut akan berakibat kepada ketidakpercayaan nasabah di Indonesia terhadap industri jasa keuangan," katanya.

Kondisi tersebut lanjut Politisi Partai Golkar ini sangatlah tidak baik terhadap industri jasa keuangan maupun iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat menganggu target Asumsi Makro yang telah ditetapkan dalam APBN 2020.

"Diharapkan dengan terbentuknya Panja yang akan melakukan pendalaman terhadap pengawasan kinerja di bidang industri keuangan tersebut, Komisi XI dapat memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada, sehingga nasabah tidak dirugikan," katanya.

Tak hanya itu Komisi XI kata Dito akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, terutama terkait janji Pemerintah yang bakal melakukan pembayaran tahap awal dana nasabah Jiwasraya pada Maret mendatang.

baca juga

"Kami mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Menteri BUMN bahwa pemerintah hadir, bahwa uang nasabah dikembalikan sesuai haknya," kata Dito.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Banyak Skandal di BUMN, Sandiaga Uno Kasihan dengan Erick Thohir

Banyak Skandal di BUMN, Sandiaga Uno Kasihan dengan Erick Thohir

News | Selasa, 21 Januari 2020 | 13:17 WIB

Diperiksa Kejagung soal Jiwasraya, Danny: Saya Tak Boleh Ngomong Apa-apa

Diperiksa Kejagung soal Jiwasraya, Danny: Saya Tak Boleh Ngomong Apa-apa

News | Senin, 20 Januari 2020 | 21:56 WIB

Kejagung Beberkan Tiga Dugaan Kejahatan Tersangka Korupsi Jiwasraya

Kejagung Beberkan Tiga Dugaan Kejahatan Tersangka Korupsi Jiwasraya

News | Senin, 20 Januari 2020 | 21:06 WIB

Terkini

Terima Surat Forum Guru Besar, Hasto: Desakan Gibran Mundur Harus Didengar Presiden dan DPR

Terima Surat Forum Guru Besar, Hasto: Desakan Gibran Mundur Harus Didengar Presiden dan DPR

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:11 WIB

AI hingga Perubahan Iklim Masuk Agenda Prioritas HAM Nasional 2026

AI hingga Perubahan Iklim Masuk Agenda Prioritas HAM Nasional 2026

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:09 WIB

Anggota Parlemen Malaysia Sindir Presiden Prabowo Pakai Bahasa Jawa Soal Kabut Asap

Anggota Parlemen Malaysia Sindir Presiden Prabowo Pakai Bahasa Jawa Soal Kabut Asap

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:08 WIB

Indeks CFX10 Lagi Tren Penguatan, XRP Naik Tinggi

Indeks CFX10 Lagi Tren Penguatan, XRP Naik Tinggi

Bisnis | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:07 WIB

Perang Survei Pilpres 2029, Sains Politik atau Jualan Framing?

Perang Survei Pilpres 2029, Sains Politik atau Jualan Framing?

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:05 WIB

Wamensos Agus Jabo Dorong Penguatan Perlindungan Lansia Lewat Ekonomi Perak

Wamensos Agus Jabo Dorong Penguatan Perlindungan Lansia Lewat Ekonomi Perak

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:04 WIB

Kartu As Honda untuk Tarung di Segmen Motor Listrik: Jual Fitur Penting Ini ke Kompetitor

Kartu As Honda untuk Tarung di Segmen Motor Listrik: Jual Fitur Penting Ini ke Kompetitor

Otomotif | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:02 WIB

Orang Miskin Dituntut Tahu Diri, Orang Kaya Bebas Mengejar Ambisi

Orang Miskin Dituntut Tahu Diri, Orang Kaya Bebas Mengejar Ambisi

Your Say | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:00 WIB

Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam

Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam

Entertainment | Rabu, 21 Oktober 2026 | 18:56 WIB

Komnas HAM Pantau Dampak Karhutla di Kalimantan, Soroti Hak Kesehatan hingga Pendidikan

Komnas HAM Pantau Dampak Karhutla di Kalimantan, Soroti Hak Kesehatan hingga Pendidikan

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 18:56 WIB

×