Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) terus melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan pembukaan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan, seiring menurunnya angka positif Covid-19 di Indonesia.
Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, bahwa Kemnaker pada tanggal 27 September 2021 lalu, telah menerbitkan SOP (standar operasional prosedur) kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN).
Suhartono menambahkan pasca dikeluarkannya SOP tersebut, Kemnaker bersama dengan Kantor Staf Presiden, BP2MI, dan perwakilan TETO (The Taipei Economic and Trade Office) melakukan Roadshow selama tiga hari dari tanggal 5-7 Oktober 2021 kepada P3MI/LPK-LN baik yang ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dalam rangka memastikan bahwa P3MI/LPK-LN sudah melaksanakan protokol Kesehatan sesuai yang diharapkan oleh Otoritas Taiwan.
Suhartono menegaskan, bahwa Kemnaker sangat serius dalam melakukan pemantauan protokol kesehatan terhadap P3MI dan LPK-LN, tidak hanya sarananya, namun juga calon PMI yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Hal ini penting karena para CPMI ini secara tidak langsung membawa nama Indonesia.
"Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku", tegas Suhartono.
Sementara itu, Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan menyebut, hasil dari Road Show ini nantinya akan dilaporkan ke pihak TETO dan akan diteruskan kepada Ministry of Labor (MoL) Taiwan dan Central Epidemic Command Center (CECC) Taiwan sebagai pertimbangan agar penempatan PMI ke Taiwan segera dibuka kembali.
"Alhamdulillah respon dari pihak TETO cukup baik dan semoga ini menjadi input positif sehingga penempatan PMI ke Taiwan dapat dibuka kembali" ucap Rendra saat ditemui di Cirebon, Selasa (5/10/2021) lalu.
"Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah mendapatkan respon positif dari otoritas Taiwan, sebagai dasar pertimbangan pembukaan ke negara penempatan", ungkap Rendra.
Rendra menjelaskan sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2020 otoritas Taiwan melalui Ministry of Labor (MoL) resmi mengumumkan pelarangan PMI masuk Taiwan seiring dengan tingginya angka positif Covid-19 di Indonesia. Atas dasar itu juga, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan untuk menutup sementara penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses Penempatan PMI ke Jepang dan Taiwan.
Baca Juga: Hari Ini Tambah 1.393 Kasus, Warga Indonesia Terpapar Covid-19 jadi 4.224.487 Orang
Seiring telah dikeluarkannya aturan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah terus melakukan berbagai upaya secara intens terkait pelindungan PMI diantaranya yaitu penguatan kebijakan melalui regulasi; penguatan tata kelola melalui penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI; penguatan kerja sama luar negeri; penguatan Atase Ketenagakerjaan; penguatan sinergitas tugas dan tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan; pengembangan pusat layanan bagi CPMI/PMI dan anggota keluarganya; dan penguatan kerja sama antar lembaga.
