Infografis
"Jadi PT Kereta Api yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp 4,3 triliun," paparnya.
Sebelumnya, ekonom Senior Faisal Basri mengkritik proyek pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kritikan ini disampaikan setelah pemerintah mengumumkan bakal menggunakan APBN untuk membiayai sisa pembangunan proyek tersebut.
"Hentikan kereta cepat. Kita tidak mati karena itu," kata Faisal dalam webinar APBN 2022, Senin (18/10/2021).
Faisal mengemukakan, mirisnya, talangan pembiayaan kereta cepat lewat APBN ini berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang justru menghapus 9 juta daftar orang miskin dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tahun 2021.
"Kereta cepat ini mau pakai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun lalu nih, gila nggak? SILPA tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat. Buat rakyat 9 koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma," katanya.
Selain proyek Kereta Cepat yang dikritik habis oleh Faisal Basri, pun dalam kesempatan itu, ia mengkritik rencana pemerintah yang ingin membangun sejumlah food estate di Kalimantan untuk lahan singkong.
"Negara hari begini bikin food estate menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin tidak pakai food estate," katanya.
