Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan inti dari bantuan sosial (Bansos) bukan lagi sekadar bantuan, melainkan juga sebagai perlindungan sosial (social protection).
Dalam hal ini, peran bantuan sosial tidak semata-mata untuk mengurangi beban pengeluaran, melainkan juga peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya yang terdampak pandemi.
Hal tersebut ia paparkan dalam Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN.
“Rp78,2 triliun (Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022) yang akan disalurkan untuk program yang menggunakan mata anggaran Bantuan Sosial, di dalamnya ada program perlindungan sosial,” ujarnya ditulis Jumat (24/12/2021).
Perlindungan sosial itu, sebut Harry, mencakup cara mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga mendorong keluarga miskin lebih produktif.
“Perlu strategi ke depan menggunakan mata anggaran bansos untuk pihak yang memang berhak menerima bantuan. Kemensos tahun depan tetap akan memberikan perlindungan sosial dengan akses permodalan, keterampilan dan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.
Harry menambahkan, perlindungan sosial juga melibatkan perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal untuk memberikan layanan dasar. Pelayanan juga harus terintegrasi, dan bantuan sosial juga dioptimalkan penggunaannya dalam hal kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, misalnya di bidang program kewirausahaan.
Ia mencontohkan skema bantuan yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kurang mampu, dapat digunakan sebagai usaha pemberdayaan ekonomi, misalnya penggemukan ayam petelur, pengembangan lahan untuk bibit sayur dan sembako lainnya.
“Jadi tidak hanya dibelanjakan ke pasar. Tidak hanya untuk dikonsumsi. Namun diharapkan bantuan sosial bisa memproduksi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan harian guna menuntaskan kemiskinan ekstrem,” jelas Harry.
Harry menyampaikan, bansos dengan skema baru nantinya harus dapat digunakan untuk pemenuhan kehidupan layak, salah satunya tempat tinggal. Misalnya, rusunawa di Pangudi Luhur yang dihuni oleh mereka yang sedang dipersiapkan untuk mandiri dalam 2-3 tahun mendatang berdasarkan evaluasi.
Ia tak memungkiri bahwa data menjadi isu penting hal pemberian bansos.
“Kemensos berupaya memperbaiki integritas data. Saat ini masyarakat bisa mengecek bansos, bahkan bisa usul/sanggah saat data tidak sesuai,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa data juga dilengkapi geo tagging untuk keluarga penerima bansos guna meminimalisasi kesalahan.
Pihaknya akan selalu berupaya memastikan orang-orang yang layak akan menerima bantuan.
Upaya perbaikan data, kata Harry, dengan menggunakan sistem berbasis digital juga online ke publik, sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliable.
“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data, tidak hanya berdasar NIK namun juga KK (nomor KK). Dengan data berbasis sistem digital maka masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas data,” urainya.
TERPOPULER
