Suara.com - Beberapa anggota DPR Komisi VII mendukung pemerintah untuk membubarkan anak usaha PT PLN Persero yaitu PT PLN Batu Bara. Anggota Komisi VII menilai anak usaha PLN itu yang jadi biang kerok krisis pasokan batu bara.
Salah satunya, anggota Komisi VII Fraksi Gerindara Kardaya Warnika yang menyebut usulan pembubaran PLN Batu Bara bahkan telah dilakukan beberapa tahun lalu.
"Itu adalah anak perusahaannya PLN. Lalu anak perusahaan PLN itu punya anak lagi yang namanya PLN Batu Bara Teknik, PLN Batu Bara apa, lalu punya lagi anak lagi, akhirnya beranak pinak di situ," kata Kardaya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Kamis (13/1/2022).
Kardaya melanjutkan, dalam pembubaran anak usaha di BUMN memang butuh proses yang panjang. Maka dari itu, ia meminta agar Kementerian BUMN membekukan PLN Batu Bara.
"Tapi untuk sementara, sambil menunggu ketentuan itu atau mekanismenya. Saya mengusulkan dibekukan yang menjadi pangkal masalah itu," ujar dia.
Senada dengan Kardaya, Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Bambang Patijaya juga mengungkapkan PLN Batu Bara justru sibuk mengurusi bisnis sendiri, tanpa mementingkan induk usaha.
"Saya mendapati data dan fakta ini banyak nih beberapa pengusaha yang curhat ke saya bahwa sebetulnya PLN Batu Bara ini terlalu sibuk dengan aktivitas bisnisnya. tidak mensupport daripada kebutuhan PLN sendiri," ucap Bambang.
"Oleh karena itu saya pikir, PLN perlu kita sehatkan, kita pangkas jalur birokrasinya, dan saya sudah sampaikan terbuka bila perlu bubarkan saja PLN Batu Bara, nggak ada guna, nanti jadi banyak oknum tertentu saja, kan gitu. Kita jangan fasiltasi orang untuk korupsi," tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT PLN Persero membubarkan anak usahanya yang berhubungan dengan batu bara yaitu PT PLN Batubara.
Dengan dibubarkannya anak usaha itu, maka PLN diminta untuk membeli batu bara tidak lewat perantara atau trader, tetapi langsung membeli ke produsen.
"Nggak ada (lewat trader lagi). PLN Batu Bara kita minta akan bubarin," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (11/1).
TERPOPULER
