REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jika tidak ada pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, kemungkinan besar stoknya akan habis pada September 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani di Gedung DPD RI, Jakarta.
"Kalau diikuti pertengahan bahkan akhir September habis untuk Pertalite," katanya pada Kamis (25/8/2022).
Saat ini, kata Sri Mulyani, volume penjualan Pertalite sudah mencapai 16,4 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditentukan pada tahun ini mencapai 23 juta KL, sehingga secara hitung-hitungan stok Pertalite tersisa tinggal 6,6 juta KL.
Sementara untuk kuota Solar yang alokasikan volume kuotanya mencapai 15,1 juta KL, hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terpakai 9,88 juta KL dan kemungkinan besar stoknya akan habis pada bulan Oktober 2022.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai PDIP Willy M Yoseph mengusulkan untuk memberikan label fatwa MUI pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kalangan orang mampu. Hal ini untuk merespons ancaman jebolnya kuota BBM bersubsidi pada tahun ini.
Usulan pemberian fatwa tersebut mencuat saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Komisi VII DPR RI, Jakarta pada Rabu (24/8/2022).
"Dibuatkan saja fatwa (haram) yang subsidi itu, artinya nanti (BBM subsidi) ini diarahkan pada orang miskin atau orang tidak mampu. Kalau pengawasan tetap jebol juga kita coba lagi dengan cara yang luar biasa ini. Ini hanya usul Pak Menteri," kata Willy.
Sehingga diharapkan, nantinya anggaran subsidi yang sebesar Rp502 triliun pada tahun ini benar-benar manfaatnya dirasakan bagi masyarakat golongan yang tidak mampu.
Senada, Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengatakan, pemerintah tidak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Alhasil, kata dia, pada tahun ini kuota untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite bakal melebihi kuota 23 juta kiloliter (KL).
"Pengawasan distribusinya yang saya lihat masih banyak bobol sana sini. Dari data saya sekitar 80 persen penikmat subsidi ini adalah dia yang mampu, sementara 20 persen adalah yang benar-benar masyarakat tidak mampu," ucap Mukhtarudin.
Sehingga kata dia soal regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terkait distribusi BBM bersubsidi harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga ancaman kuota BBM bersubsidi tidak jebol pada tahun ini.
"Kalau pengetatan ini tidak ada saya yakin ini jebol (kuota BBM subsidi), bahkan hitung-hitungan saya belum habis tahun anggaran 2022, kuota BBM sudah habis dan terjadi kelangkaan dimana-mana, ini jadi persoalan luar biasa bagi bangsa ini," papar Mukhtarudin.
Untuk itu dirinya meminta Menteri ESDM untuk membentuk Satgas pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi ini, sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran.
"Kita bentuk saja Satgas pengawasan Pak Menteri," katanya.
TERPOPULER