Apalagi jika SPBN tersebut tidak dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat dari DKP maka potensi terjadi pelanggaran dalam hal penyaluran BBM subsidi cukup besar.
"Kalau hanya satu SPBN, yah bisa saja potensi pelanggarannya besar karena mau kuasai sendiri, sementara nelayan yang lain tidak mendapatkan bagian alokasi BBM subsidi. Seharusnya DKP agak keras dalam melakukan pengawasan karena minyak yang disalurkan melalui SPBN juga merupakan subsidi," jelasnya.
Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada DPKP Manokwari Dedi Aryana mengatakan jajarannya merencanakan membangun tiga SPBN di tiga lokasi untuk mempermudah penyaluran BBM untuk nelayan.
Tiga lokasi yang direncanakan dibangun SPBN yaitu Distrik Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Distrik Masni.
