DPR Dukung Bahlil Gencarkan Proyek Substitusi Impor Senilai Rp 60 Triliun

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait pembangunan proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang berlokasi di Cilegon.

Pasalnya, proyek LCI ini di ilai sangat bagus hingga perlu ada dukungan penuh dari semua pihak, baik wakil rakyat maupun aparat penegak hukum demi menghadirkan iklim yang baik atau memberikan kepastian hukum maupun bisnis. Selain itu, proyek LCI ini ke depan bisa memberikan manfaat baik buat masyarakat sekitar, seperti lapangan kerja baru.

“Proyek itu bagus. Semua proyek yang berorientasi ekspor atau substitusi impor itu harus kita dukung, cara dukungnya yang memberi iklim yang baik, memberi kepastian hukum, bisnis lalu keamanannya dijamin dari gangguan-gangguan yang tidak perlu, meskipun juga sebaliknya harus memberi manfaat juga kepada masyarakat sekitar,” kata Sarmuji.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, jika proyek LCI ini bisa menghadirkan lapangan kerja baru maka masyarakat dengan sendirinya akan menerima kehadiran proyek tersebut tanpa ada penolakan.

“Jadi masyarakat juga welcome terhadap investasi yang datang ke Indonesia kedua belah pihak harus memberikan kontribusi, Indonesia kontribusinya tadi memberikan kemudahan kepastian hukum keamanan masyarakatnya juga memberikan jaminan keamanan di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

“Tapi perusahaannya juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, kalau itu berlangsung baik insya Allah semuanya akan saling mendukung, bersinergi untuk keberadaan pabrik-pabrik seperti itu,” sambungnya.

Sarmuji pun mengingatkan Menteri Bahlil yang memastikan investasi di proyek LCI ini bernilai Rp 60 triliun dan dipastikan akan membuka lapangan diakhir 2023 itu mencapai 15.000 pegawai dan 95 persen tenaga kerja lokal. Pasalnya, kepastian lapangan kerja dan tenaga kerja lokal sudah diatur, baik itu pada proyek LCI maupun proyek lainnya seperti smelter di Gresik dan lainnya.

“Sekarang kan sudah ada aturan seperti itu, termasuk di smelter di Gresik semuanya itu sepanjang bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja lokal diutamakan khususnya di daerah setempat. Nanti kalau daerah setempat tidak mencukupi bru ke daerah sekitarnya,” ucapnya.

“Misalnya daerah Cilegon dapat porsi 95 persen, kalau memang kelebihan tidak ada orang lagi di Cilegon yang memenuhi syarat, ya di daerah sekitar Cilegon dan seterusnya yang harus diatur,” jelasnya.

Terkait dengan rencana ekspor hasil produksi, pihak DPR tidak mempermasalahkan keinginan tersebut asalkan pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Hal ini agar pemerintah ke depan tidak melakukan impor produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

“Kalau dalam negeri masih membutuhkan sebaiknya memang mencukupi kebutuhan dalam negeri toh itu juga akan mensubstitusi impor kita juga, artinya mengurangi ketergantungan impor tapi kalau ada kelebihan dari situ bisa menghasilkan devisa kenapa nggak? apalagi kalau harganya nanti bersaing secara internasional itu jauh lebih bagus,” ungkap Sarmuji.

Anak buah Airlangga Hartarto ini pun memastikan Komisi VI DPR mendukung penuh keinginan Menteri Bahlil terkait pembangunan dan pengembangan PT LCI di Cilegon, asalkan bisa memberikan manfaat baik bagi masyarakat, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat lewat lapangan kerja baru.

“Ya kita dukung dengan tambahan mudah-mudahan manfaat ke masyarakat setempat lebih bagus,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memantau langsung perkembangan proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang berlokasi di Cilegon, Banten pada Minggu (12/3).

Dalam kunjungannya, Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM mengapresiasi pelaksanaan konstruksi proyek pabrik petrokimia terintegrasi LCI dan akan membentuk tim dengan melibatkan satuan tugas dari Jaksa Agung dan Wakapolri untuk menyelesaikan beberapa isu yang dialami oleh LCI, seperti kompensasi dukungan sosial masyarakat, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta perlindungan keamanan.