Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono dikabarkan telah mengajukan tambahan anggaran sebesara Rp8 triliun untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Padahal kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata pagu anggaran IKN pada 2023 sebenarnya sudah ditetapkan sebesar Rp23 triliun.
"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dikutip Rabu (22/3/2023).
Menurut Isa, pembengkakan anggaran itu karena ada permintaan tambahan pembangunan dari Presiden Joko Widodo. Karenanya, anggaran yang awalnya ditetapkan dalam pagu harus ditambahkan.
Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.
"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana) land development," imbuhnya.
Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.
"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Papua Youth Creative Hub untuk Sarana Kreasi Generasi Muda Papua
