Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memasuki masa purnatugas pada Minggu, 20 Oktober 2024. Estafet kepemimpinan akan digantikan oleh Prabowo Subianto.
Berakhirnya era Jokowi selama 10 tahun ternyata menimbulkan sejumlah masalah fiskal, salah satunya adalah warisan utang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) utang pemerintah per akhir Agustus 2024 sebesar Rp8.461,93 triliun. Jumlah ini menjadikan Jokowi menjadi 'raja' utang dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya.
Dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi September 2024 disebutkan bahwa hingga Agustus 2024 rasio utang tercatat sebesar 38,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Secara rinci utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,07 persen atau Rp7.452,56 triliun dan sebesar 11,93 persen atau Rp1.009,37 triliun berasal dari pinjaman.
Utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp6.063,41 triliun yang terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.217,73 triliun.
Utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.389,14 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp364 triliun.
Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.
Diterangkan pula bahwa pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral sebesar Rp264,05 triliun, multilateral Rp578,76 triliun dan commercial banks sebesar Rp126,94 triliun.
TERPOPULER
