Suara.com - Jepang tengah menggodok aturan baru untuk para pekerja yang bekerja di pemerintahan. Salah satunya mengusulkan empat hari kerja dalam seminggu untuk karyawan pemerintah.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan aturan ini bertujuan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran di Jepang.
“Kami akan memulai dengan dukungan menyeluruh untuk keseimbangan kehidupan kerja dengan memperkenalkan sistem jam kerja yang lebih fleksibel, seperti tiga hari libur per minggu,"kata Yuriko dilansir The Independent, Jumat (6/12/2024).
Nantinya, staf pemerintah, tidak termasuk pekerja shift, dapat mengambil cuti hingga tiga hari per minggu. Tetapi mereka tetap diharuskan untuk menyelesaikan 155 jam per bulan untuk pekerjaannya.
"Karyawan yang mengasuh anak kecil juga akan diberikan jam kerja yang lebih fleksibel dengan hari kerja yang diperpendek hingga dua jam," ucapnya.
Selain itu, kerja selama empat hari semacam ini merupakan hal langka di Jepang. Namun, belakangan, pemerintah mulai mempertimbangkan hal tersebut seiring dengan penurunan angka kelahiran di Jepang.
Sementara itu Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba juga sudah mewanti-wanti bahwa turunnya angka kelahiran ini merupakan keadaan darurat. Pasalnya, fenomena ini telah terjadi selama 15 tahun berturut-turut.
Dia pun menjanjikan akan membuat kebijakan seperti mengatur jam kerja fleksibel guna mengatasi hal tersebut. "Dengan mewujudkan masyarakat tempat para pekerja dapat memilih dari berbagai gaya kerja berdasarkan keadaan mereka,"katanya.
""Kami bertujuan untuk menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik dan memungkinkan setiap pekerja memiliki pandangan yang lebih baik untuk masa depan," jelasnya.
Baca Juga: Rekrutmen BPJS Lowongan Kerja Komite Tata Kelola, Ini Syarat dan Jadwal Pendaftarannya
