Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik penandatanganan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas ditekennya Inpres DTSEN ini. Ini adalah terobosan besar yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya DTSEN, kita optimistis target nol persen kemiskinan ekstrem bisa lebih cepat terwujud," ujar Cucun di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun juga mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) serta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras mewujudkan DTSEN.
Ia menilai, penyatuan data sosial-ekonomi ini bukanlah hal yang mudah, mengingat selama ini perbedaan data kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial dan kebijakan pemerintah.
"Kita tahu bahwa urusan data ini selalu rumit dari dulu. Namun, dengan kerja keras Kemenko PM dan kementerian serta lembaga terkait, akhirnya DTSEN bisa terwujud. Ini merupakan langkah maju dalam membangun sistem yang lebih akurat dan transparan," tambahnya.
Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data DTSEN secara berkala agar keakuratannya tetap terjaga.
Ia berharap Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk benar-benar menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk dengan menyediakan hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait data mereka.
"Saya berharap Satgas yang dibentuk bisa bekerja maksimal dan melakukan verifikasi serta validasi data secara rutin. Keakuratan data adalah kunci agar kebijakan berbasis DTSEN ini benar-benar efektif," tegasnya.
Untuk diketahui, DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.
Dengan terealisasinya DTSEN, pemerintah optimistis kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif, sejalan dengan visi Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan.
TERPOPULER
