REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak tidak berpolemik tentang kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pasalnya, Danantara merupakan lembaga baru, sehingga wajar jika banyak kekurangan.
Luhut pun berkelakar, jika memang banyak pihak yang ingin lembaga Danantara itu sempurna, maka tinggal di Surga.
"Ya kita semua harus kompak saja, bahwa kurang saya kira pastilah sudah kurang. Kalau tidak kurang ya kau pikir ke surga aja, tapi kalau saya belum mau buru-buru ke surga. Jadi kalau anda pengin semua perfect, ya kau pilih surga saja buru-buru sana," ujarnya Luhut di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Adapun, BPI Danantara akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 nanti.
Menurut Luhut, Danantara bisa menjadi baru bagi negara untuk mencari pendanaan. Karena, Danantara ke depan bisa menginvestasikan dana yang dimiliki BUMN.
"Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden," jelas dia.
Luhut membeberkan, selain mengelola investasi Danantara juga mengolah aset-aset negara yang dipegang perusahaan pelat merah. Dirinya merasa yakin aset-aset itu bertumbuh sangat signifikan.
"Kita sekarang ada 62 gigawatt green energy pipeline, mungkin 60 sampai 70 gigawatt, hidropower, geothermal, solar panel semua. Dengan dana yang ada di Danantara nanti, ya kita tidak perlu cari-cari cawe-cawe sana, tinggal bicara teknologi kita bisa investasi," beber dia.
Tak hanya itu, Luhut bilang, pemerintah juga tak repot-repot untuk mencari pendanaan untuk mebiayai program prioritasm seperti hilirisasi.
"Kita tidak perlu bercapek-capek cari uang, karena tadi bisa Danantara juga menjadi sumber finance. Tentu kita bikin hitung yang cermat, itu makanya saya lihat pengurus-pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional, dan mereka punya kewenangan joint venture (JV)," pungkas Luhut.
TERPOPULER