Suara.com - Puluhan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para mitra.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic dan Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyatakan bahwa pemberian THR untuk mitra ojol tidak memiliki dasar hukum.
“Sebenarnya sistem kemitraan ini tidak mengenal THR karena sifatnya yang “berusaha sendiri”. Ketika pun dipaksakan, maka harus ada rumusan tersendiri mengenai penghitungan besaran THR. Apakah dari total pendapatan rata-rata atau bulan terakhir,” ujarnya pada awak media ditulis Kamis (20/2/2025).
Ia mengingatkan, jika tuntutan untuk membayar THR untuk mitra ojol dikabulkan maka beban perusahaan aplikasi akan semakin berat dan pekerja dengan model kemitraan lainnya juga berpotensi menuntut hal serupa.
“Kemitraan lainnya akan menuntut hal serupa, termasuk ibu rumah tangga yang berjualan di platform daring. Beban perusahaan akan besar, bayangkan perusahaan platform digital memberikan THR untuk jutaan mitra di sana,” lanjutnya.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa tuntutan para mitra pengemudi ojol adalah hal yang wajar dan rasional. Ia mengatakan bahwa aplikator saat ini tengah mengkaji kemungkinan pemberian bantuan atau bonus Hari Raya Idul Fitri tersebut.
"Kita coba menyampaikan tunjangan hari raya, tapi kemudian kita nego soal teknisnya seperti apa, entah itu bonus, bonus hari raya, kemudian, apalagi itu selain bonus, banyak lah pokoknya bentuknya. Tapi kita mau tetap harus ada hari rayanya lah," pungkasnya.
