Demo Besar Ojol Dimulai Pukul 12:30 WIB

Suara.com - Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan pergerakan aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran pengemudi ojek online pada Selasa, 20 Mei 2025 hari ini akan dimulai pukul 12.30 WIB di Jakarta.

Konvoi massa aksi akan diberangkatkan dari Markas Garda Indonesia yang terletak di Jalan Kodam Raya Nomor 6, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat menuju titik aksi pertama di Patung Kuda.

Menurut Igun, iring-iringan konvoi akan melibatkan mobil komando serta puluhan ribu pengemudi ojol yang berkumpul dan mulai bergerak secara terorganisir menuju kawasan pusat ibu kota.

Dijadwalkan, massa aksi akan tiba di sekitar kawasan Patung Kuda pada pukul 13.00 WIB, sebagai bagian dari gerakan demonstrasi nasional bertajuk “Aksi 205” yang serentak digelar berbagai daerah.

"Hari ini Selasa 20 Mei 2025, aksi 205 akan start konvoi mobil komando dan ojol dari Markas Garda jam 12.30 WIB menuju Patung Kuda, estimasi tiba lokasi jam 13.00 WIB," kata Igun dikutip Antara, Selasa (20/5/2025).

Dia mengatakan, demonstrasi besar pengemudi ojek online hari ini akan menyasar Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi atau perusahaan aplikator.

Dia mengatakan, demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online dengan tuntutan pertama Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;

Kedua, DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator; potongan aplikasi agar turun menjadi 10 persen; Revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan kelima tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Di sisi lain, Polda Metro Jaya memastikan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) mengedepankan cara-cara yang humanis dan tidak ada personel yang membawa senjata api.

"Petugas tidak dibekali senjata api karena tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, seluruh jajaran di lapangan telah diarahkan untuk melayani para peserta aksi dengan pendekatan yang ramah dan menghormati hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Selain itu, Susatyo mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan Monas dan DPR untuk sementara waktu, guna menghindari kepadatan lalu lintas akibat konsentrasi massa.

"Situasi lalu lintas akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, pengalihan arus akan kami lakukan," ujarnya.

 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk induk usaha dari transportasi daring Gojek menegaskan pelanggan tetap bisa memakai pelayanan meski ada demonstrasi ojek online (ojol) yang menyebutkan akan mematikan aplikasi.

"Kami menegaskan bahwa operasional Gojek tetap berjalan normal, dan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan kami seperti biasa," kata Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Ade Mulya dikutip Antara, Selasa (20/5/2025).

Ade mengatakan Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat, termasuk mitra pengendara (driver) yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya.

Selain itu, pihaknya juga mendukung sepenuhnya mitra yang tetap memilih untuk beroperasi dan menyelesaikan pesanan seperti biasa.

Ditegaskan Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif dan mengimbau agar disampaikan melalui cara yang tertib dan kondusif.

"Selama ini, berbagai kanal komunikasi formal telah tersedia untuk menampung masukan dan diskusi konstruktif dari mitra," ujarnya.

Adapun tuntutan demo ojol terkait komisi dan biaya jasa aplikasi serta status kemitraan mitra driver.

Gojek senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Biaya layanan (komisi) Gojek untuk layanan penumpang (roda dua) mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 tertanggal 22 November 2022, di mana ada dua jenis komponen yang terdiri dari biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan biaya penunjang lima persen.

Setiap kuartal, pihaknya melaporkan ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan komisi ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan order dan pendapatan mitra.