Suara.com - Menindaklanjuti peluncuran resmi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya untuk menjadi aktor utama dalam percepatan transisi energi nasional.
Hal ini juga selaras dengan target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060 dan program Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang dicanangkan oleh PT PLN (Persero).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo - Gibran sangat fokus terhadap kedaulatan energi dan transisi energi.
Pada RUPTL 2025-2034 pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya di Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek.
“Kita tahu bersama bahwa dalam Kabinet Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran salah satu programnya itu adalah terkait dengan kedaulatan energi dan transisi energi dan RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari ketersediaan ketenagalistrikan kita. Komitmen Paris Agreement terhadap transisi energi mulai ke sini tidak lagi menjadi hal yang menjadi komitmen bersama. Tapi kita tetap harus konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian. Ini oportunity yang sangat bagus sekali dan hasilnya adalah 76% itu menuju kepada energi baru terbarukan,” ujar Bahlil ditulis Selasa (28/5/2025).
Dalam RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW), di mana lebih dari 76% atau 52,9 GW di antaranya berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) dan Storage.
Secara rinci, Indonesia menargetkan pembangunan tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga hydro sebesar 11,7 GW, Angin 7,2 GW, Panas Bumi 5,2 GW, Bioenergi 0,9 GW, Nuklir 0,5 GW serta alokasi khusus Storage 10,3 GW.
Sebagai subholding pembangkitan PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power mendukung penuh arah kebijakan ini melalui penguatan portofolio pembangkit hijau dan inisiatif dekarbonisasi.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menegaskan bahwa pihaknya telah merancang langkah strategis jangka menengah hingga panjang dalam mendukung implementasi RUPTL 2025-2034, termasuk pembangunan pembangkit EBT, pemanfaatan biomassa untuk cofiring di PLTU eksisting, serta ekspansi program energi surya dari hulu ke hilir.
Baca Juga: Bahlil-Airlangga Tak Kompak Soal Diskon Tarif Listrik, Ini yang Dikhawatirkan Ekonom
“PLN Indonesia Power memiliki peran sentral dalam peta jalan transisi energi Indonesia. Kami siap menjadi pemain kunci dalam mengimplementasikan RUPTL 2025-2034 dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Kami percaya, keberlanjutan adalah masa depan bisnis kelistrikan,” ujar Edwin.
Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan potensi tenaga surya Indonesia yang mencapai 3.295 GW sebagai peluang besar yang akan dimanfaatkan secara optimal.
“Indonesia hanya memiliki dua musim, yang memungkinkan pemanfaatan sinar matahari sepanjang tahun untuk pembangkitan listrik berbasis PLTS. Oleh karena itu, kami mengambil langkah strategis dengan membangun industri PLTS dari hulu hingga hilir, sekaligus mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060,” jelas Edwin.
Di sisi hulu, PLN Indonesia Power melalui perusahaan patungan PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) yang merupakan hasil kolaborasi antara PLN Indonesia Power Renewables, Trina Solar Co. Ltd, dan PT Dian Swastatika Sentosa telah membangun pabrik panel surya terintegrasi pertama di Indonesia.
Pabrik ini memproduksi sel dan modul surya di satu lokasi dengan teknologi Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon) yang memiliki efisiensi hingga 23,2%.
“Pabrik ini kami kembangkan bersama perusahaan kelas dunia untuk memenuhi permintaan energi terbarukan nasional. Teknologi N-type TOPCon yang kami gunakan telah memenuhi standar bankability AAA dari BNEF, menjadikan produk kami efisien dan andal. Ini bukti keseriusan kami membangun industri EBT dalam negeri,” tambah Edwin.
