Purbaya Benar Usai Kepala MBG Dadan Dicopot Prabowo: Memang Ada Kelemahan Sana Sini!

Suara.com - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sejak awal mengingatkan perlunya efisiensi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini ada benarnya juga. Apalagi, peringatan soal adanya "kelemahan sana sini" dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu muncul sebelum Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya.

Sorotan terhadap tata kelola MBG semakin menguat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6/2026).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry membenarkan langkah penyidik tersebut. Namun, Kejagung belum mengungkap perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang menjadi target penggeledahan.

Penggeledahan ini terjadi di tengah proses evaluasi besar-besaran terhadap BGN. Sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

Pemerintah sendiri mengakui sedang melakukan audit internal terhadap lembaga tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan audit dilakukan menyusul dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sempat mencuat.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bahkan mengaku menerima laporan mengenai dugaan transaksi jual beli titik dapur MBG yang kini menjadi perhatian pemerintah.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pernyataan Purbaya pada April lalu kembali relevan. Saat itu, ia secara terbuka meminta agar program MBG dijalankan lebih efisien mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang mencapai Rp335 triliun.

"Kita mendukung MBG. Cuma kita minta supaya lebih efisien," kata Purbaya dalam media briefing pada 24 April 2026.

Menurut Purbaya, pemerintah sudah mulai melakukan penghematan dengan memangkas pelaksanaan MBG menjadi lima hari dari sebelumnya tujuh hari. Selain itu, BGN juga disebut berkomitmen melakukan sejumlah langkah efisiensi lain agar beban anggaran negara dapat ditekan.

Meski mendukung penuh program tersebut, Purbaya saat itu tidak menampik adanya sejumlah celah dalam pelaksanaannya.

"Kita lihat memang ada kelemahan sana sini, tapi untuk program baru normal lah, bisa diperbaiki ke depan," ujarnya.

Pernyataan tersebut kini dianggap sebagai sinyal awal bahwa pemerintah telah mencium berbagai persoalan tata kelola dalam program MBG, jauh sebelum pergantian pimpinan BGN dan langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Polemik MBG menjadi perhatian serius karena program ini merupakan salah satu proyek sosial terbesar yang menyedot dana APBN. Setiap indikasi inefisiensi maupun penyimpangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah yang saat ini juga dibebani berbagai program prioritas lainnya.

Karena itu, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan memperketat proses screening dan pengawasan pembiayaan agar anggaran negara tidak mengalir ke program-program yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Yang untuk jadi kami juga akan perbaiki proses screening pembiayaannya sehingga enggak ada lagi program-program yang aneh yang dibiayain," paparnya.