Kawal 5 Program Prioritas Presiden, Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memastikan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif. Hal itu dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Saat ini Kemenko Pangan mengoordinasikan enam kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan lima program prioritas, yakni Program Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beserta Koperasi Nelayan Merah Putih, Waste to Energy, dan Pasar Karbon.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan peran utama kementeriannya bukan menjalankan aspek teknis program, melainkan memastikan seluruh kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah berjalan selaras sehingga target yang ditetapkan Presiden dapat tercapai.

"Tugas kita mengawal, memastikan program-program Presiden bisa berjalan dengan baik," kata Zulkifli Hasan dalam dialog FMB9 bertajuk Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program, Selasa (28/7/2026).

"Bukan teknisnya, tetapi koordinasi, sinkronisasi aturan antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, gubernur, dan bupati agar seluruh kebijakan bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai target yang ingin dicapai," sambungnya.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci karena sebagian besar program prioritas melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dengan kewenangan yang berbeda.

Karena itu, Kemenko Pangan aktif mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai hambatan regulasi maupun implementasi di lapangan.

Kawal Percepatan Program Strategis

Pendekatan koordinatif tersebut, kata Zulhas, telah diterapkan, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai salah satu agenda utama pemerintah.

Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Mulai dari menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, memperbaiki sistem irigasi, menetapkan harga pembelian gabah yang lebih berpihak kepada petani, hingga mempercepat pembangunan sawah baru.

Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Menurut Zulhas, keberpihakan kepada petani menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Kalau kita bisa swasembada, kehormatan kita, kehormatan pertanian kita. Yang mendapat manfaat adalah petani Indonesia. Karena itu lahirlah kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada petani Indonesia," ujar Zulhas.

Ia optimistis produksi padi nasional akan meningkat pada 2027 seiring rampungnya pembangunan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan varietas benih unggul.

"Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik," katanya.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Program tersebut mencakup penyediaan berbagai infrastruktur pendukung seperti balai lelang, pabrik es, cold storage, hingga akses pemasaran agar nelayan memperoleh harga jual yang lebih baik.

Menurut Zulhas, selama ini banyak nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah kepada tengkulak karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan modal.

"Kebijakan bapak Presiden ini harus berpihak dulu ke nelayan. Maka dibuat Kampung Nelayan Merah Putih, bangun cold storage, nanti jual ke koperasi dan ke SPPG. Tujuan akhirnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Pemerintah juga terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, hingga komoditas pangan.

Melalui koperasi tersebut, pemerintah berharap distribusi barang menjadi lebih efisien sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

"Jadi kami ingin di desa itu punya akses yang cepat terhadap ekonomi, terhadap distribusi, dan di desa itu nanti ada pusat pertumbuhan ekonomi baru," ucap Zulhas.

Di sisi lain, Kemenko Pangan juga mengawal percepatan program Waste to Energy melalui penyederhanaan regulasi.

Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping di sejumlah kota besar melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional.

Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi rendah karbon.

Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui evaluasi manajemen, perbaikan sistem pendataan, dan peningkatan pengawasan agar program berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.

"Manajemennya sudah kita evaluasi dan perbaiki. Berilah kami waktu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini," ujar Zulhas.

Ia menegaskan seluruh program prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan desa, peningkatan ketahanan pangan, serta perluasan akses ekonomi masyarakat.