Haji Isam dan MSCI Jadi Sorotan, Pengamat: Tak Ada Kaitannya!

Suara.com - Rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market memicu beragam spekulasi. Namun, Direktur Eksekutif Infra Bestari, Gede Sandra, menilai ancaman tersebut tidak berkaitan dengan tata kelola maupun aksi korporasi pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Gede menegaskan, akuisisi 30,25% saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Low Tuck Kwong senilai Rp26,1 triliun merupakan transaksi bisnis yang tidak berhubungan dengan kebijakan klasifikasi indeks MSCI.

"Itu jelas enggak betul. Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu kan murni bisnis, satunya lagi soal kebijakan internalnya (MSCI) yang punya tujuan tertentu," kata Gede di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Dia juga mempertanyakan anggapan bahwa proses akuisisi saham BYAN tersebut tidak transparan. Menurutnya, transaksi bernilai jumbo di era sekarang sulit dilakukan tanpa keterbukaan informasi. Meski demikian, dia menilai pihak perbankan yang terlibat dapat memberikan penjelasan lebih terperinci kepada pelaku pasar.

"Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market," ungkapnya.

Di balik ancaman penurunan status pasar saham Indonesia, Gede justru menduga terdapat kepentingan asing yang lebih besar. Dia menilai langkah MSCI berpotensi berkaitan dengan kepentingan pasar Amerika Serikat (AS) terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kecurigaan tersebut, menurutnya, semakin menguat setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand, pada 12-18 Oktober 2026.

Gede menilai pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan diharapkan mampu memperbaiki hubungan Indonesia dengan pasar keuangan global, termasuk MSCI. Namun, harapan tersebut dinilainya belum terwujud.

“Kemarin terpilih Menkeu Suahasil yang sealiran dengan Sri Mulyani, diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan pasar dunia, termasuk MSCI. Ternyata tidak demikian adanya," ungkapnya.

Dia pun menduga tekanan dari MSCI dapat menjadi bagian dari upaya pasar AS untuk merespons perubahan paradigma ekonomi di bawah pemerintahan Prabowo.

"Dengan segala kejutannya MSCI ini, saya melihat pasar di AS ingin menghukum paradigma baru ekonomi pemerintahan Prabowo," imbuhnya.

Kecurigaan mengenai kepentingan asing di balik ancaman penurunan status pasar saham Indonesia juga disampaikan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Melalui akun TikTok m.lutfi, Lutfi menuding kepentingan bisnis besar di Singapura ikut mendorong kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Dia menyoroti peran investor institusi raksasa Singapura, termasuk Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC).

Menurut Lutfi, kedua institusi tersebut memiliki kepentingan investasi yang besar sehingga berpotensi terdampak oleh perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Dia menduga penurunan status menjadi standalone market dapat memperburuk tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam skenario yang dia kemukakan, pelemahan harga saham berpotensi membuka kesempatan bagi investor bermodal besar untuk membeli aset Indonesia dengan harga lebih murah.