- Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau proyek IKN pada 15 November 2026 untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.
- Pembangunan fisik kawasan legislatif mencapai 25,40 persen dan kawasan yudikatif menyentuh 32,83 persen berdasarkan data konstruksi terbaru.
- Proyek investasi swasta senilai Rp1,25 triliun serta infrastruktur kolam retensi pendukung konsep kota spons turut ditinjau secara langsung.
Suara.com - Pembangunan kompleks parlemen—yang kelak menjadi "rumah" serta pusat aktivitas konstitusional bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI—bersama kawasan lembaga yudikatif menunjukkan tren kemajuan proyek IKN.
Berdasarkan data konstruksi terintegrasi terbaru, rata-rata capaian fisik pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan lembaga legislatif telah menyentuh angka 25,40 persen, sementara kawasan yudikatif melaju lebih tinggi di level 32,83 persen.
Dengan derap pembangunan yang kian masif, sorotan publik kini tertuju pada kesiapan para wakil rakyat untuk segera boyongan dan berkantor di ibu kota baru.
Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa hambatan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajaran pimpinan melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke sejumlah titik proyek strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Minggu (15/11/2026).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa ritme pengerjaan seluruh proyek perkantoran negara masih berada di jalur yang tepat sesuai jadwal perencanaan.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswi, dilansir dari Antara.
Rincian Progres Gedung DPR, MPR, DPD, dan Konektivitas Jalan
Merujuk pada catatan teknis pembangunan terintegrasi di klaster lembaga legislatif, pengerjaan fisik pada masing-masing gedung utama wakil rakyat mencatatkan progres yang berimbang:
- Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI: Mencatatkan realisasi fisik tertinggi di antara gedung parlemen sebesar 24,33 persen.
- Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI: Menyusul di posisi berikutnya dengan capaian fisik mencapai 22,75 persen.
- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I: Pengerjaan konstruksi telah berada di angka 21,91 persen.
- Gedung DPR II: Mencatatkan kemajuan fisik sebesar 21,66 persen.
- Gedung Sidang Paripurna: Realisasi pembangunan ruang rapat utama wakil rakyat ini telah menyentuh 20,25 persen.
Menariknya, pembangunan infrastruktur jaringan jalan di kawasan legislatif justru melesat jauh lebih cepat dibandingkan konstruksi gedung utamanya, yakni telah menembus 41,49 persen.
Akselerasi pembangunan akses jalan ini mengindikasikan bahwa otoritas tengah memprioritaskan konektivitas antarkawasan di dalam KIPP guna menjamin kelancaran mobilitas dan operasional pemerintahan begitu gedung-gedung perkantoran rampung.
Kawasan Yudikatif Melaju Kencang, Infrastruktur Jalan Capai 46,69 Persen
Seiring dengan geliat di zona parlemen, pembangunan klaster kekuasaan kehakiman di kawasan yudikatif juga memperlihatkan progres yang solid.
Konstruksi Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan tercatat telah mencapai 26,52 persen, diikuti oleh pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang menyentuh angka 25,27 persen.
Sama halnya dengan pola di area legislatif, pembangunan jaringan jalan di zona yudikatif mencatatkan persentase kemajuan tertinggi di antara seluruh paket pekerjaan, yakni mencapai 46,69 persen.
Kawal Investasi Swasta Rp1,25 Triliun dan Standar Desain KIPP
Selain memantau proyek-proyek yang dibiayai anggaran negara, Basuki Hadimuljono juga meninjau langsung progres investasi sektor swasta murni di zona KIPP 1B. Lokasi tersebut merupakan proyek milik PT Star Bright International Investment, investor asal China yang telah memulai tahapan konstruksi sejak Juli 2026 dengan komitmen nilai penanaman modal mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam peninjauan di area investasi swasta tersebut, Basuki memberikan catatan khusus mengenai kualitas pengerjaan dan estetika bangunan. Menurut Aswin, Kepala Otorita IKN menekankan bahwa setiap konstruksi yang berdiri di Nusantara harus mematuhi standar desain tinggi sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar secara fungsional.
"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," tutur Aswin menyampaikan pesan Basuki.
Rombongan Otorita IKN juga mengecek kesiapan infrastruktur pendukung lingkungan, salah satunya kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung sebesar 243.000 meter kubik dengan progres fisik menyentuh kisaran 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi di IKN berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dan diproyeksikan melonjak hingga 56,62 persen pada penghujung tahun ini.
Pembangunan kolam retensi tersebut merupakan bagian integral dari penerapan konsep kota spons (sponge city) di Nusantara. Infrastruktur hijau ini dirancang secara khusus untuk mengendalikan limpasan air hujan, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi sistem jaringan perpipaan air minum bagi penghuni kawasan inti pemerintahan.
Seluruh langkah percepatan pembangunan zona legislatif dan yudikatif ini berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.
Otorita IKN memproyeksikan kawasan-kawasan krusial tersebut segera tuntas tepat waktu guna melengkapi ekosistem pemerintahan trias politika—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—secara utuh di Ibu Kota Nusantara.