Suara.com - PSSI memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) menyusul ditetapkannya Plt Ketua Umum Joko Driyono sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola dalam kasus perusakan dokumen yang berkaitan dengan pengaturan skor. KLB akan digelar setelah PSSI berkonsultasi terlebih dulu dengan FIFA.
Jika mengacu pada statuta PSSI, KLB bisa digelar paling tidak tiga bulan setelah ditetapkan. Itu berarti KLB akan berlangsung antara bulan Mei 2019.
Namun dalam tahapannya, PSSI harus lebih dahulu meminta restu dari FIFA. Setelah itu baru dibentuk Komite Pemiliham (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) sebelum berlangsungnya Kongres Pemilihan.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Sekretaris Menteri Gatot S Dewa Broto mengapresiasi langkah PSSI. Namun, ia berharap PSSI tidak tanggung-tanggung dalam melakukan reformasi.
"Ya, kalau namanya reformasi jangan tanggung-tanggung. Karena saya masih ingat kata Pak Jokowi dan maaf ini bukan berhubungan dengan Pemilihan Presiden ya. Diucapkan pada 17 April 2016 di Istana Negara waktu itu PSSI dibekukan dan dicabut pada 10 Mei 2016," kata Gatot di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumatb(22/2/2019).
"Beliau (Jokowi) mengumpulkan Asprov (Asosiasi Provinsi), klub dan penanggung jawab PT GTS (operator Indonesia Soccer Championship 2016). Di situ ada Ratu Tisha dan Joko Driyono juga. Dan ketika itu Pak Jokowi bilang Tolong PSSI harus betul-betul reformasi secara total dan kata-kata Pak Jokowi pada waktu itu masih berlaku sampai saat ini. Dan reformasi secara total belum terwujud," tambahnya.
Terkait sosok yang cocok untuk mengisi posisi ketua umum, Gatot enggan berspekulasi. Pihaknya akan mengikuti apa yang tertera di dalam statuta PSSI.
"Kami ikuti saja apa yang ada di dalam statuta PSSI. Kami tidak ingin ngajarin harus keluar dari statuta, karena kami menghormati statuta," ia menambahkan.
"Tapi, harus betul-betul orang yang berjiwa leadership, berjiwa kepemimpinan, dan konsen mengurusi sepak bola Indonesia," pungkasnya.
TERPOPULER
