Suara Denpasar – Penyelesaian permasalahan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang tahun 2023 dirasa kurang memuaskan publik.
Menggunakan skal skor 1-7, Setara Institute merilis hasil penelian mereka terhadap penyelesaian kasus HAM di era pemerintahan Presiden Jokowi selama tahun 2023 hanya berada di skala 3,5.
Peneliti Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menilai hasil tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia.
Pihaknya juga menyebut ada penurunan sebesar 0,1 dibandingkan tahun 2022 lalu soal kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian kasus HAM.
“Angka yang kami dapatkan itu adalah hanya berada pada angka 3,2 yang mana itu masih di bawah angka moderat 3,5,” kata Sayyidatul dilansir dari laman Suara.com, Senin (11/12/2023).
Sayyidatul menambahkan sejak kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua yang dimulai sejak 2019 lalu. Angka kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian masalah HAM di Indonesia cenderung fluktuatif.
Pada 2019 lalu, Setara Institute mengklaim indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian masalah HAM sebesar 3,2, angka yang dinilai stagnan.
Sementara di tahun 2020 hanya 2,9 lalu di 2021 skor naik menjadi 3,0 dan di tahun 2022 terjadi peningkatan dengan skor 3,3.
Sayyidatul menjelaskan lebih lanjut skor 2,2 didapatkan dengan mayoritas kontribusi dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Tahun ini kita melihat hak atas tanah kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, itu sangat menurun,” jelasnya.
“Presiden Jokowi itu yang hanya mencapai 1,9 tidak pernah mencapai 2. Angka itu kemudian selalu turun secara terus menurun pada tahun ini,” ungkap Sayyidatul.
“Hasil penelitian kami menemukan bahwa skor untuk berekspresi dan berpendapat hanya berada pada 1,3 dan itu sangat jauh dengan perbandingan dengan hak-hak sub indikator lainnya,” tandasnya. (*/Dinda)
TERPOPULER
