Ahmad Dhani Dirujak Usai Unggah Kemarahan Prabowo Soal Revisi UU Pilkada

Suara.com - Ahmad Dhani, musisi sekaligus politisi Partai Gerindra ikut berkomentar soal Revisi UU Pilkada yang ramai dibicarakan. Ia mengunggah potongan berita online yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto  sangat marah atas adanya manuver revisi Undang-Undang (UU) Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahmad Dhani yang mendukung Prabowo sejak awal juga membubuhkan komentarnya diunggahan tersebut. Suami Mulan Jameela ini mengungkit soal masuk penjara gara-gara politik.

"Ada di antara kalian yang pernah masuk penjara gara-gara politik?," tulis Ahmad Dhani, dikutip dari Instagramnya, Sabtu (24/8/2024).

Sayangnya, unggahan Ahmad Dhani itu justru membuatnya diserang warganet. Banyak yang menyangsikan kebenaran hal tersebut lantaran partai Gerindra termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Halah, Eksekutor manuver itu Dasco orang Gerindra. Masak Prabowo enggak tahu. Yang menyetujui RUU juga anggota KIM Plus, partai yang dimotori Gerindra. Yakin Prabowo enggak tahu? Atau mau sok-sokan jadi pahlawan?," komentar @naz***.

"Bro Ahmad Dhani, yang bersuara di DPR si Dasco dari Gerindra Bro. Jangan ngeles lah, dan anggota kalian di KIM Plus banyak kok yang bersuara sama, masa Ketum enggak tahu manuver anak buahnya, dia Presiden terpilih jangan lah pula Pak @prabowo mau didikte sama Keluarga Tukang Kayu," kata @axl***.

"Disuruh upload gini apa Dan? Biar apa? Kayak buzzer dan corong kekuasaan lama-lama kamu, malu. Katanya seniman, musisi itu independen secara pikiran, enggak ngenger pada kekuasaan, enggak menghamba. Malu Ama U2, Lennon, Bob Dylan dll," @mel*** menimpali.

"Pakdhe udah sembunyi di ketiak penguasa, ideologinya udah ilang," @sup*** menambahkan.

Diketahui, Wakil Ketua DPR sekaligus elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tiba-tiba balik badan mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Hal itu saat ini diyakini sebagian pihak lantaran Prabowo turut andil untuk membatalkan.

Sebelumnya, DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan revisi UU Pilkada usai unjuk rasa besar-besaran di berbagai tempat, termasuk di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Proses revisi UU Pilkada memicu kemarahan publik karena digelar kilat pada Rabu (21/8/2024), sehari setelah MK mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah yang diyakini menghambat praktik politik dinasti.

Berbagai kalangan termasuk komika, aktor, sutradara, juga sejumlah publik figur lainnya bahkan ikut turun ke jalan menyuarakan protesnya. Beberapa, seperti Pandji Pragiwaksono dan Andovi Da Lopez bahkan sempat mendapat ancaman mengatasnamakan Bareskrim Polri karena dianggap mengajak kerusuhan.

Sedianya, revisi UU Pilkada itu bakal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi, tetapi rapat batal dilaksanakan karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum. DPR lantas menyatakan putusan MK bakal berlaku dan menjadi rujukan dalam pencalonan pilkada karena revisi UU Pilkada batal digelar.