Infografis
- Dokter Tirta minta pejabat jangan baperan ketika dapat kritik dari masyarakat
- Dokter Tirta bandingan pejabat dengan selebgram
- Dokter Tirta menyebut anggota DPR yang terpilih tak dapat 100 persen suara
Suara.com - Influencer sekaligus dokter, Tirta Mandira Hudhi atau lebih dikenal dokter Tirta kembali melontarkan kritik pedas untuk para pejabat publik.
Hal ini disampaikan menyusul aksi demo di depan gedung DPR RI menewaskan seorang driver ojek online akibat terlindas rantis Brimob.
Kali inii, Tirta menyoroti fenomena pejabat yang dinilai terlalu sensitif alias "baperan" ketika berhadapan dengan kritik atau bahkan sindiran dari masyarakat atas kinerjanya.
Melalui unggahan di akun Instagramnya, Tirta secara blak-blakan mempertanyakan sikap para pejabat publik yang seolah tak siap menerima konsekuensi dari jabatan yang mereka emban.
Dokter Tirta membandingkan ketahanan mental seorang pejabat dengan publik figur atau selebgram yang setiap hari harus menghadapi berbagai macam komentar ujaran kebencian dari netizen.
Menurutnya, menjadi sasaran kritik adalah risiko yang tak terhindarkan dari sebuah jabatan publik.
"Jadi pejabat kok tersinggungan. Coba lihat publik figur yang ada di media sosial, lihat komentarnya. Setiap ada yang hate speech, ya risiko publik figur," ujar dokter Tirta pada unggahannya di Instagram, Jumat 29 Agustus 2025.
Pria yang juga seorang pengusaha ini mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak ada seorang pun pejabat yang terpilih dengan perolehan suara mutlak 100 persen.
Artinya, akan selalu ada pihak yang tidak menyukai atau tidak setuju dengan kebijakan atau sikap mereka.
Baca Juga: Kenapa Outsourcing Merugikan Karyawan? Demo Buruh 28 Agustus 2025 Menuntut Penghapusannya
Karena itu, Tirta menilai tak seharusnya pejabat publik merasa tersinggung ketika ada yang tidak menyukainya atau mengkritik kinerjanya.
"Ya risikomu, kamu kan dipilih nggak 100 persen. Selalu ingat, setiap pejabat yang kepilih di posisi apapun itu, itu tidak 100 persen, nggak menang mutlak, menange mayoritas berarti akan ada yang gak suka. Lha kok tersinggungan?" ujar Tirta.
Ia juga menyindir sikap beberapa pejabat yang kerap meminta kritik yang disertai solusi, tetapi pada praktiknya justru menunjukkan reaksi emosional bahkan untuk sindiran ringan sekalipun.
"Kok kadar tersinggunganmu tinggi? Sudah kepilih, dikritik minta solusi. Tapi, giliran disindir tersinggung. Kenapa harus tersinggung gitu lho?" katanya.
Puncaknya, Tirta memberikan pengingat menohok tentang esensi posisi seorang pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa pejabat adalah pegawai yang mendapatkan gaji dan fasilitas dari uang pajak yang dibayarkan oleh warga negara.
Dalam analogi sederhana, rakyat adalah bos dan pejabat adalah pegawainya.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka menerima masukan dan kritik tanpa perlu emosi.
"Kan sudah tugasmu itu. Kamu yang dipilih, kamu mendapatkan kepercayaan, kamu digaji dari pajak yang disetor warga. Ya kamu jangan tersinggungan, jangan emosian," kata Tirta.
Sebagai penutup argumennya, Tirta menyarankan jika seseorang tidak siap mental untuk dikritik, sebaiknya tidak perlu mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau mengumbar janji-janji saat kampanye.
"Ya mana ada pegawai yang emosi sama bosnya. Kan bersuara, kamu harusnya jangan emosian? Jangan tersinggungan. Kalau tersinggungan ya jangan kampanye, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu penuhi," ujar Tirta.
