SUARA GARUT- Sejumlah elemen masyarakat dan beberapa ormas Islam menggelar aksi solidaritas mendukung warga Pulau Rempang.
Dalam kesempatan kali ini, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksinya di kawasan Simpang Lima Tarogong Kidul, Garut.
Aksi para demonstran kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan aspirasinya di halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (25/9/2023).
Beberapa orator dalam aksi tersebut menyampaikan, bahwa warga di Pulau Rempang itu merupakan korban kezaliman penguasa.
Terpantau, dalam aksi solidaritas untuk warga Pulau Rempang itu berjalan aman. Nampak kompleks DPRD Garut mendapat penjagaan ketat dari aparat gabungan, TNI-Polri dan Satpol PP.
Sementara itu, menurut Ketua LSM Jihad, H. Ihin Solihin, pemerintah diharapkan peka terhadap gejolak yang terjadi di Pulau Rempang saat ini baik secara emosi maupun sosial.
"Kami menggelar aksi ini sebagai solidaritas untuk saudara kami di Pulau Rempang. Kami berharap pemerintah peka secara sosial dan emosional dalam menghadapi masalah ini," ungkap H.Ihin, saat dijumpai garut.suara.com, disela-sela aksinya di komplek DPRD Garut.
Seperti diketahui, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau bergejolak sejak 7 September 2023, saat itu terjadi bentrokan antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.
Bentrokan tersebut dipicu setelah warga setempat menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd.
Baca Juga: Kalah dari Korut, Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Asian Games, Begini Hitung-hitungannya
Demi pembangunan Rempang ECO City tersebut, pemerintah mengharuskan warga Rempang pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan sambil memberikan lahan baru dan rumah.
Sementara itu, pemerintah juga mengklaim mayoritas warga tidak memiliki sertifikat atau surat bukti yang menunjukkan penguasaan lahan di Pulau Rempang.
Selain itu, dalam bentrokan saat itu juga pemerintah menganggap ada keterlibatan orang-orang di luar masyarakat Rempang yang tak terdampak relokasi. (*)
