Suara Joglo - Hari ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan benar-benar bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pertemuan ini, agendanya menindaklanjuti gagasan koalisi jumbo antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Zulkifli Hasan tiba di rumah Prabowo siang tadi, pukul 14.59 WIB.
Acara silaturahmi ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, staf khusus sekaligus juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dari sisi PAN juga hadir Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soepomo, dan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio).
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kalau ketumnya akan bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto untuk menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang sepenuh hati, satu jiwa, dan satu perjuangan.
"Hal-hal detailnya nanti akan disampaikan oleh Bang Zulhas setelah pertemuan nanti," ucap Viva dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya, acara "Silaturahmi Ramadhan" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (02/04/2023), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.
Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.
Presiden RI Joko Widodo yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.
Baca Juga: Link Live Streaming Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Wajib 3 Poin, Sis!
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.
