Pembentukan koalisi besar sepertinya benar-benar akan terjadi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Namun demikian, apakah ada campur tangan Presiden Jokowi?
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak turut mengatur pembentukan koalisi besar.
“Tidak ada mengatur-atur, tidak ada. Partai-partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum parpol memiliki independensi untuk bisa menentukan arah perjuangan partainya ke depan,” kata Eddy Soeparno dikutip dari ANTARA pada Minggu (9/4/2023).
Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan pembina partai politik untuk seluruh partai politik di Indonesia.
Dalam hal ini, tutur Eddy, Jokowi hanya menghendaki pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) dengan suasana damai, lancar, dan tidak ada gejolak yang membahayakan, terutama dari aspek perekonomian.
“Itu saja 'guidelines'-nya,” ucap Eddy.
Terkait dengan koalisi besar yang bertujuan untuk membentuk dua poros dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Eddy menyatakan bahwa sampai saat ini belum dapat disimpulkan demikian karena masih dalam tahapan awal.
“Saya kira kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu, ya. Tadi saya sampaikan ini kan bagian dari sebuah proses yang kita awali. Dan ini proses yang awal, di tahapan awal,” kata Eddy.
Pernyataan tersebut menanggapi isu koalisi besar yang berada di bawah orkestra Jokowi. Sebelumnya, Jokowi telah menepis pernyataan bahwa dirinya yang mengorkestrasi pembentukan koalisi besar tersebut.
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadhan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4/2023).
TERPOPULER
