Upaya Penjegalan, Anies Terancam Gagal Nyapres di Pemilu 2024

Suara.com - Tinggal sembilan bulan lagi waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024, Anies Baswedan yang dijagokan akan bertarung menjadi pengganti Joko Widodo belum juga mendapatkan kepastian. Eks Gubernur DKI Jakarta itu tak kunjung mendapatkan ‘tiket’ untuk berlaga di Pemilu 2024. Padahal ia sudah dideklarasikan partai NasDem sebagai bakal capres.

Muncul anggapan ada upaya-upaya menjegal Anies melangkah ke gelanggang pesta demokrasi lima tahunan. Seperti peningkatan status hukum kasus dugaan korupsi Formula E ke tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan dipaksakan. Anies pun sempat dipanggil sebagai saksi terkait kasus balapan mobil listrik yang digelar saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Tak sampai di situ, partai-partai penyokong Anies turut digembosi supaya berbalik badan agar koalisi perubahan, NasDem, Demokrat dan PKS tercerai. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak menyanggah dirayu untuk meninggalkan Anies dengan imbalan jabatan menteri di Kabinet Jokowi.

PKS memastikan menolak tawaran jabatan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju Jilid kedua. Mereka memilih untuk menjadi partai oposisi hingga pemerintahan Jokowi selesai 2024. “Bagi PKS, tawaran apapun itu, menteri dan lain-lain sudah selesai. Majelis Syuro sudah tetapkan PKS oposisi hingga 2024,” kata Muhammad Kholid, Juru Bicara PKS saat dihubungi Suara.com, baru-baru ini.

Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpandangan, meski dirinya mendengar adanya upaya penjegalan tersebut, partainya tidak akan terlalu ambil pusing. "Saya dengar (upaya penjegalan). Tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja," tutur Mardani ditemui di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, yang penting kekinian PKS akan tetap fokus bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Adanya penjegalan dianggap hal yang biasa dalam dunia politik.

Agak berbeda dari PKS, Demokrat berharap upaya-upaya penggembosan koalisi partai politik penyokong Anies tak terjadi. Anggota Majelis Tinggi partai Demokrat, Syarief Hasan mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk menghargai hak masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya dalam pemilu 2024. “Saya pikir gerakan-gerakan seperti itu, kami harapkan tidak terjadi,” ujar Syarief saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan akhir pekan lalu.

Saat ditanya apakah ada pihak luar yang merayu Demokrat untuk meninggalkan Anies dengan tawaran-tawasan jabatan kekuasaan? Ia menjawab normatif. “Ya jangan lah, janga sampai ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendapatkan informasi ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan agar gagal maju menjadi capres 2024. Ia bahkan menyebut pihak yang berupaya untuk menjegal itu berupa genderuwo. "Saya hanya dengar saja, ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak menghendaki pak Anies menjadi calon presiden," kata Benny di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada pertengahan september 2022 lalu.

Benny mengaku tidak tahu akan sosok genderuwo yang dimaksud. Akan tetapi, ia menekankan adanya tangan tak terlihat atau invisible hand dibalik upaya penjegalan terhadap Anies.

Benny tidak merinci bagaimana si genderuwo itu melakukan upaya untuk menjegal Anies. Menurutnya, si genderuwo itu bisa melakukan berbagai cara termasuk melalui proses hukum. Lebih lanjut, Benny meyakini kalau upaya tersebut dilakukan sebelum bergulirnya penyelenggaraan Pilpres 2024. "Pasti targetnya seperti itu," ucapnya.

Jokowi Panggil Ketum NasDem

Kamis siang, 26 Januari 2023, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Surya Paloh disebut datang setelah dipanggil Jokowi secara mendadak. Ia datang sendiri tanpa ditemani jajaran elite partai NasDem.

Pertemuan itu terjadi di tengah berembusnya kabar reshuffle menteri-menteri partai NasDem. Hal itu dikarenakan partai tersebut telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Terlebih, sepanjang tahun 2022 lalu gestur keduanya menunjukkan adanya 'perang dingin'. Mulai dari Jokowi terlihat enggan memeluk Surya Paloh, ketidakhadiran Jokowi di acara NasDem, hingga absennya Surya Paloh di undangan pernikahan Kaesang putra Jokowi.

Momen di Istana ini bisa dibilang pertemuan pertama Jokowi dengan Surya Paloh di tahun 2023. Kedua tokoh itu sudah tiga bulan tidak berkomunikasi, pasca NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. "Kurang lebih tiga bulan tidak berkomunikasi lantas berkomunikasi dengan sangat baik," kata Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto ditemui di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (27/1) lalu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar pertemuan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Sebab, kata dia, Jokowi punya kewenangan strategis. "Ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Presiden Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden," ujar dia.

Cari Dwitunggal

Nasib koalisi terancam bubar sebelum resmi deklarasi pasangan capres dan cawapres 2024. Pasalnya hingga kekinian partai NasDem, Demokrat dan PKS belum mencapai kesepakatan dalam memilih pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti.

Ditambah beberapa peristiwa politik, termutakhir elite partai NasDem bertandang ke Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1) siang.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan koalisi perubahan masih berjalan terus untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. NasDem pun masih intens dan rutin berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. “Kami masih ada update satu sama lainnya. Toh yang menjadi simbol perekat ini adalah Anies. Kata Pak Surya siapa yang akan menjadi cawapres nanti kami akan rembuk bersama, siapa yang kemudian bisa menjadikan ini dwitunggal,” ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya beru-baru ini.

Dia menambahkan, penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.

Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. "Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy).

Surya Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakan kehendak. "Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," tuturnya.

Posisi Stand By

NasDem dalam posisi menunggu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dalam mencari hari baik untuk mendeklarasikan koalisi perubahan. Mereka ogah dikesankan banyak mau atau kebelet, usai sebelumnya merencanakan deklarasi bertepatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November tahun lalu, namun mundur.

NasDem tidak ingin dinilai mendominasi, mengingat pembentukan koalisi perubahan didasarkan dengan kesetaraan atau equal partnership dengan sesama rekan koalisi, yakni Demokrat dan PKS. "Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies, kita menunggu juga jangan kemudian seolah-olah kita ngejar," terang Willy.

NasDem mempertegas posisi mereka saat ini, yaitu siaga atau stand by menunggu semua pihak terkait siap melakukan deklarasi koalisi serta dukungan capres untuk Anies. "Kawan-kawan maunya kapan silakan, rembuk di internalnya, kami posisinya stand by saja. Jadi NasDem posisinya dalam posisi on call, kring gitu, kita on call saja," tandasnya.