Suara.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Surya Paloh hanya berupa kelanjutan untuk membahas Koalisi Perubahan, belum mencapai tahap esensial.
Pasalnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki kewenangan untuk menentukan pencapresan Demokrat yang berkaitan dengan koalisi selaku majelis tinggi tidak turut hadir dalam pertemuan.
"Apapun judulnya SBY masih powerful di Partai Demokrat karena yang menentukan ke mana arah politik, kebijakan, koalisi Demokrat ke depan di Pilpres 2024," kata Adi pada Rabu (22/2/2023).
Terlebih, SBY menjadi sosok yang masih memiliki kekuatan di Partai Demokrat. Presiden RI Ke-6 ini juga dinilai menjadi penentu arah politik Partai Demokrat.
Ia juga menilai bahwa tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS belum sepakat untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai capres.
Menurutnya, indikator menguatnya pembentukan Koalisi Perubahan dapat diamati dalam pertemuan para elite parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. NasDem diwakili Surya Paloh, PKS dengan Majelis Syuro, dan Demokrat diwakili SBY.
Adi menilai tiga parpol tersebut tampak belum sepakat untuk membangun koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu karena dukungan capres hanya disampaikan dalam pernyataan informal dan belum konkret.
Lebih lanjut, Adi mengharapkan para tokoh kunci tiga partai untuk bertemu dalam waktu dekat agar koalisi segera terbentuk.
Baca Juga: SBY Tak Hadir, Pertemuan AHY dan Surya Paloh Dinilai Belum Sampai Tahap Esensial
Surya Paloh bertemu SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS untuk mendeklarasikan bersama.
"Untuk menunjukkan kepada publik bahwa ketiga partai ini pada level elite, level kunci mereka sudah bertemu sudah sehati membentuk poros Perubahan mengusung Anies sebagai capres," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
