REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini dengan menggagas Koalisi Besar.
Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk mencegah adanya persaingan jelang Pilpres 2024 yang bisa mengganggu kinerja kabinet pemerintahan.
Fahri awalnya meminta agar disaat usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024.
"Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut China Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung," kata Fahri kepada wartawan, dikutip Senin (10/4/2023).
Ia menyampaikan, harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah.
"Kalau oposisi mau menyerang, silakan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efeknya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah, yang penting konsolidasinya top," tuturnya.
Fahri menambahkan, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi.
"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Murdiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?," ujarnya.
Adapun eks Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019.
"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi," pungkasnya.
TERPOPULER